21 September 2026

Dahaga Juara di Sisa Umur


 

umu
legenda sepak bola

Kurniawan Dwi Yulianto tak bisa menyembunyikan gurat kerinduan di wajahnya. Berdiri di tengah riuhnya acara Trophy Tour FIFA ASEAN Cup 2026 di Jakarta, Minggu pekan lalu, penyerang legendaris Tim Nasional Indonesia era 1995–2005 itu melontarkan kalimat yang sarat beban emosional. "Saya berharap di sisa umur saya ini bisa menonton adik-adik kita mengangkat trofi juara," ujarnya.

Bagi Kurniawan, turnamen se-Asia Tenggara adalah cerita tentang rasa penasaran yang belum tuntas. Sedekade berseragam Merah Putih, ia bolak-balik merasakan atmosfer sengit di lapangan hijau, namun podium tertinggi selalu luput dari genggaman. Kini, di usianya yang tak lagi muda, dahaga gelar itu ia titipkan kepada generasi baru.

Harapan Kurniawan bukanlah angan-angan kosong. Rekan seangkatannya, Ponaryo Astaman, melihat ada angin perubahan yang berembus di tubuh Skuad Garuda saat ini. Di bawah asuhan arsitek taktik John Herdman, timnas kini dihuni oleh kombinasi pemain lokal yang matang serta barisan legiun diaspora yang mengecap kerasnya kompetisi Eropa. "Kita semua berharap para pemain memberikan kemampuan terbaiknya," kata Ponaryo, optimistis.

Sinyal tancap gas juga ditiupkan dari kursi federasi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir terang-terangan memasang target tertinggi: juara. Tak ada pilihan lain, apalagi Indonesia memegang status sebagai tuan rumah edisi perdana turnamen yang kini berada di bawah naungan FIFA ini.

Di atas lapangan, aura optimistis itu menjalar ke benteng pertahanan terakhir Indonesia. Maarten Paes, kiper andalan Garuda, langsung melempar undangan terbuka kepada para suporter untuk membakar semangat tim. "Mari kita ciptakan atmosfer yang luar biasa bersama. Kami termotivasi menunjukkan level terbaik dan merayakan trofi ini bersama-sama," tutur Paes.

Ujian pertama Rizky Ridho dan kolega akan tersaji dalam hitungan hari. Tergabung di Grup A, Indonesia harus melewati adangan Singapura dalam laga pembuka pada 25 September di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta—yang dipastikan akan berubah menjadi lautan merah. Setelah itu, rivalitas klasik melawan Malaysia sudah menanti pada 28 September, sebelum ditutup dengan duel kontra Bangladesh pada 1 Oktober.

Sementara itu, laga di Grup B akan dihelat di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung. Turnamen yang akan bergulir hingga 8 Oktober ini bakal menjadi panggung pembuktian: apakah target juara PSSI adalah peta jalan yang realistis, atau sekadar ambisi di atas kertas. Bagi Kurniawan dan jutaan pencinta sepak bola di tanah air, jawabannya harus tersaji di lapangan.

sumber bacaan: antaracnn-indonesiadetik

20 September 2026

Dugaan Pungli, Pegawai Disdik dan Kepala Sekolah Banyuasin Terjaring OTT


 

kep
polda sumsel lakukan ott

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan melakukan operasi tangkap tangan di salah satu hotel di Kota Palembang, Kamis (17/9/2026). Operasi tersebut menyasar dugaan penyalahgunaan wewenang dan praktik pungutan liar di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin.

Kegiatan penindakan ini berlangsung di tengah acara bimbingan teknis yang sedang diikuti oleh sejumlah kepala sekolah. Dalam operasi tersebut, penyidik Subdit III Tipidkor mengamankan 23 orang untuk menjalani pemeriksaan intensif di Markas Polda Sumsel.

Dari total 23 orang yang diperiksa hingga Kamis malam, polisi menetapkan dua pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu bidang kelembagaan dan sarana prasarana Disdik Banyuasin, berinisial RB (30) dan RD (30), sebagai tersangka. Keduanya diduga memotong dana Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang bersumber dari APBN 2026. Sementara itu, 12 kepala sekolah dasar (SD) dan beberapa pihak penyedia barang yang sempat diamankan kini berstatus sebagai saksi.

Direktur Ditreskrimsus Polda Sumsel Komisaris Besar Donny Satriya Sembiring membenarkan adanya operasi tangkap tangan tersebut. Terkait detail konstruksi perkara dan hasil penyidikan lebih lanjut, Kepala Bidang Humas Polda Sumsel Komisaris Besar Nandang Mu'min Wijaya menyatakan bahwa pihak kepolisian akan segera menggelar konferensi pers resmi untuk menyampaikan keterangan lengkap kepada publik.

sumber bacaan: jpnnkompassumselupdate

18 September 2026

Kelanjutan Utang ”Whoosh” di Tangan Menkeu Baru


 

pur
mantan menkeu

Proses transisi kepemimpinan di Kementerian Keuangan dipastikan tidak akan mengganggu kelanjutan rencana penataan ulang beban fiskal proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh). Kementerian Keuangan kini tengah memfinalisasi skema pengalihan kewajiban utang agar tidak memberikan tekanan langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebelumnya, momentum pergantian jabatan di Lapangan Banteng sempat memicu perhatian publik. Mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, seusai upacara serah terima jabatan kepada Menteri Keuangan yang baru, Suahasil Nazara, di Jakarta, Selasa (15/9/2026), secara terbuka menyatakan rasa leganya karena tidak lagi memikul tanggung jawab atas beban keuangan megaproyek tersebut.

"Kan gue bukan Menteri Keuangannya. Alhamdulillah selamat gue," seloroh Purbaya saat merespons pertanyaan awak media mengenai kelanjutan tanggung jawab pengelolaan utang Whoosh. Ia menambahkan bahwa seluruh implementasi dari rencana mitigasi risiko fiskal yang telah dirancangnya kini sepenuhnya beralih ke kepemimpinan menteri yang baru.

Sebelum diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden Prabowo Subianto, Purbaya bersama tim Kemenkeu telah menyusun skema restrukturisasi utang Whoosh. Melalui negosiasi ulang tersebut, masa pengembalian utang (tenor) berhasil diperpanjang hingga 80 tahun dengan estimasi pembayaran cicilan sekitar Rp1 triliun per tahun. Rencana tersebut dirancang dengan mengalihkan beban pembayaran dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara ke Kemenkeu melalui akuisisi saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI)—konsorsium BUMN Indonesia yang memegang kepemilikan di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Kepastian Keberlanjutan
Meskipun nakhoda bendahara negara berganti, pemerintah bergerak cepat untuk memastikan kepastian hukum dan finansial dari aksi korporasi ini. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Evita Manthovani, menegaskan bahwa skema pengalihan aset strategis tersebut telah ditetapkan secara detail guna mengisolasi risiko agar tidak membebani kas negara.

Dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta pada Jumat (18/9/2026), Evita menyampaikan bahwa finalisasi pengalihan saham PT PSBI ke pemerintah melalui Kemenkeu terus berjalan tanpa melibatkan APBN secara langsung. Sebagai wujud prinsip kehati-hatian (prudent), Kemenkeu menggelar uji tuntas dan evaluasi nilai wajar saham yang mencakup analisis finansial, proyeksi jangka panjang, hingga kepatuhan hukum. Langkah ini disempurnakan melalui penyusunan Rancangan Peraturan Presiden serta koordinasi lintas lembaga dengan Badan Pengelola BUMN dan BPI Danantara.

sumber bacaan: cnbc-indonesiadetikbisnis

11 September 2026

Mengenang 9/11 Tanpa Dendam


 

dam
25 tahun lalu

Dua puluh lima tahun sejak tragedi 11 September 2001 merenggut ribuan nyawa, sebuah pesan kuat menggema dari Ground Zero: duka mendalam dan kehilangan terbesar sekalipun tidak boleh menjadi pembenaran untuk melahirkan siklus kekerasan baru di atas bumi. Peringatan seperempat abad salah satu serangan teror paling kelam dalam sejarah modern ini menjadi momen penting untuk merawat ingatan, bukan untuk merawat dendam, melainkan untuk meneguhkan komitmen global terhadap perdamaian dunia.

Refleksi Seperempat Abad: Mengubah Luka Menjadi Harapan
Peringatan yang digelar secara khidmat pada Jumat (11/9/2026) di New York, Washington, dan Pennsylvania memanggil kembali memori kelam ketika 19 pembajak al-Qaeda merampas empat pesawat komersial. Dua pesawat menghancurkan Menara Kembar WTC, satu pesawat menghantam Pentagon, dan pesawat keempat jatuh di Shanksville setelah perlawanan berani dari awak dan penumpangnya.

Hampir 3.000 jiwa tewas dalam hitungan jam pada hari Selasa Kelabu tersebut. Namun, alih-alih membiarkan sejarah mencatat peristiwa ini sebagai pemantik permusuhan abadi, peringatan 25 tahun ini meletakkan fokusnya pada pemulihan, rasa empati, dan rekonsiliasi. Di Pentagon, memorial 184 bangku baja tahan karat tegak berdiri menghadap lokasi hantaman pesawat—menjadi pengingat abadi bahwa setiap nyawa yang hilang adalah harga yang terlalu mahal untuk sebuah kebencian.

Aksi Nyata Keluarga Korban: Suara Lantang untuk Damai
Manifestasi nyata dari tajuk "tanpa dendam" ini dipelopori langsung oleh mereka yang paling terluka—para keluarga korban serangan. Dalam sebuah aksi damai yang mengharukan, mereka melakukan longmarch dari Union Square menuju Ground Zero dengan membawa pesan refleksi yang mendalam. Bagi mereka, mengenang kepergian orang-orang tercinta adalah tentang berjalan maju mencari dunia yang lebih aman, bukan menuntut aksi balas dendam yang hanya akan melahirkan korban-korban baru.

Melalui seruan hak asasi manusia dan penghentian kekerasan universal, kelompok keluarga korban ini membuktikan bahwa cara terbaik untuk menghormati memori para korban adalah dengan memutus mata rantai kebencian. Dua puluh lima tahun telah berlalu, dan dunia kini belajar dari Ground Zero bahwa benteng terkuat melawan terorisme bukanlah senjata ataupun perang susulan, melainkan keteguhan hati untuk tetap memilih jalan damai.

sumber bacaan: wikipedia,media-indonesiametrotv-video

10 September 2026

AHY Klarifikasi Pidato Politik, Prabowo Legawa


 

pol
pidato politik

Di bawah atap Indonesia Arena, Jakarta, Rabu malam, 9 September 2026, ketegangan politik yang sempat memantik kasak-kusuk di lingkar koalisi mendadak mencair. Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memilih panggung puncak perayaan HUT ke-25 partainya untuk meredam riuh interpretasi liar yang menggelinding dalam beberapa hari terakhir.

Semua bermula dari pidato politik AHY pada Sabtu, 5 September 2026. Kalimatnya lugas namun tajam: "Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya, kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu.". Ia juga mengingatkan agar hak politik rakyat tidak dihalang-halangi dan menegaskan esensi checks and balances dalam demokrasi. Bagi sejumlah partai pro-pemerintah, kalimat itu bukan sekadar refleksi, melainkan sinyal awal manuver AHY menuju Pilpres 2029.

Sadar bahwa pernyataannya memicu multitafsir di barisan pendukung pemerintah, AHY segera melempar jangkar klarifikasi. "Maksudnya sederhana, kami ingin menyemangati kader, kami ingin menegaskan kembali nilai-nilai dan jati diri perjuangan Partai Demokrat," kata AHY di podium. Di bawah tatapan langsung Prabowo, sang menteri menegaskan bahwa pidato tersebut murni refleksi internal untuk para kadernya, sekaligus mengunci komitmen bahwa Demokrat tetap berdiri kokoh mengawal jalannya pemerintahan saat ini.

Mendengar pembelaan itu, Prabowo Subianto memilih merespons dengan gaya legawa yang tak terduga. Alih-alih tersinggung oleh diksi "batas kekuasaan", sang Presiden justru menyambutnya sebagai vitamin bagi alam demokrasi. “Bangsa yang besar, yang sudah memilih jalan demokrasi, harus berterima kasih atas kritik dan koreksi,” ujar Prabowo disambut riuh tepuk tangan. Bagi Prabowo, riak kecil ini selesai ketika AHY secara tegas menggarisbawahi itikad Demokrat untuk tetap bekerja total bersama pemerintah demi rakyat.

Di luar panggung retorika, para analis membaca ada strategi PR politik yang sedang dimainkan. Analis politik dan militer Universitas Nasional, Selamat Ginting, menilai wajar jika publik menangkap adanya aroma kontestasi 2029 dalam pidato tersebut. Dengan posisi ganda yang strategis—sebagai nakhoda partai sekaligus menteri di kabinet Prabowo—setiap narasi kritis yang dilemparkan AHY secara otomatis menaikkan visibilitas politiknya di papan catur menuju pemilu mendatang.

Namun malam itu di Indonesia Arena menjadi bukti: untuk saat ini, riak di internal koalisi berhasil diredam. AHY telah menuntaskan klarifikasinya, dan Prabowo menyambutnya dengan kelapangan dada seorang mentor politik.


sumber data & bacaan: kompastirtosuara

07 September 2026

Statistik Semu di Balik Dompet Pensiun yang Kosong


pen
pensiun dipersiapkan sejak muda

Pada mulanya adalah angka yang menenangkan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan di republik ini tinggal 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta jiwa. Sebuah torehan yang jamak dipakai para birokrat untuk menepuk dada, mengklaim bahwa kesejahteraan telah merembes ke bawah. Namun, kenyamanan itu mendadak buyar ketika Bank Dunia melempar laporan Macro Poverty Outlook. Menggunakan standar negara berpendapatan menengah-atas (upper-middle income), lembaga donor itu menyodorkan potret yang kelam: 64,2 persen penduduk Indonesia nyatanya hidup di bawah garis kemiskinan.

Dua angka yang saling bertolak belakang ini bukanlah anomali matematika, melainkan cermin dari sebuah realitas yang jamak diabaikan: kemiskinan terselubung.

BPS mengukur kemiskinan dengan pendekatan kebutuhan dasar kalori dan fisik yang sangat minimalis (sekitar Rp669 ribu per kapita sebulan). Siapa pun yang memegang uang Rp700 ribu per bulan secara resmi dicatat sebagai "tidak miskin". Padahal, di dunia nyata, dengan uang segitu di dompet, jangankan memikirkan masa depan, untuk bertahan hidup dari kepungan inflasi harian saja sudah seperti senam jantung.

Hidup Pas-pasan, Pensiun Lontang-lantung
Di sinilah benang merah itu berkelindan dengan masa depan angkatan kerja kita. Sebanyak 64,2 persen populasi yang disebut Bank Dunia berada di zona rentan itu adalah mereka yang kerap kita sebut "kelas menengah ngehe" atau aspiring middle class. Mereka tidak kelaparan, mampu membeli kopi susu kekinian, dan sanggup mencicil sepeda motor. Namun, fondasi ekonomi mereka rapuh. Mereka hanya berjarak satu kali pemutusan hubungan kerja (PHK) atau satu kali tagihan rumah sakit dari jurang kemiskinan absolut.

Bagaimana mungkin kita bisa berkhotbah tentang pentingnya menyisihkan iuran dana pensiun kepada kelompok ini?

Ketika Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluhkan indeks literasi dana pensiun yang hanya 22 persen, mereka mungkin lupa melihat isi dompet struktural masyarakat. Rendahnya kepesertaan dana pensiun—yang berbanding terbalik dengan total dana kelolaan industri yang mencapai Rp1.669 triliun—bukanlah semata-mata karena pekerja kita bebal atau doyan berfoya-foya. Ini adalah akibat logis dari pendapatan yang habis tak bersisa untuk menyambung hidup dari bulan ke bulan.

Bom Waktu Sektor Informal
Kondisi ini kian runyam jika kita menengok struktur angkatan kerja kita yang 60 persennya didominasi sektor informal. Jutaan pengemudi ojek daring, pekerja lepas, dan pedagang mandiri bergerak tanpa jaring pengaman. Mereka adalah aktor utama dari persentase kemiskinan versi Bank Dunia tersebut: mandiri secara ekonomi hari ini, namun buta total terhadap jaminan hari tua.

Ketika Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengingatkan ancaman penuaan penduduk (aging population), sejatinya ia sedang menunjuk pada sebuah tragedi yang sedang mengintip. Tanpa reformasi radikal pada sistem jaminan sosial, ratusan juta pekerja rentan yang hari ini dianggap "aman" oleh statistik domestik, kelak akan bertransformasi menjadi jutaan lansia miskin yang terlantar.

Pemerintah tak bisa lagi sekadar bersembunyi di balik angka kemiskinan satu digit versi BPS untuk menjustifikasi bahwa semua baik-baik saja. Menatap angka 64,2 persen dari Bank Dunia harusnya menjadi alarm keras. Jaminan pensiun tidak akan pernah bisa diakses oleh mayoritas angkatan kerja selama definisi "sejahtera" di negeri ini masih dipatok pada batas batas bawah bertahan hidup. Kita sedang mempertaruhkan masa tua sebuah generasi di atas fondasi statistik yang semu.

sumber bacaan: kontanantarawaspada

 

06 September 2026

Kasus Dugaan Keracunan Massal, BGN Serahkan Proses Hukum ke Kepolisian


 

mbg
menko pangan

Hampir 2.000 orang—sebagian besar anak-anak—diduga mengalami keracunan massal setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak Selasa (1/9) hingga Kamis (3/9). Lokasi kejadian tersebar di berbagai wilayah, mulai dari Kabupaten Sidoarjo (Jawa Timur), Kabupaten Rembang (Jawa Tengah), Kabupaten Agam (Sumatera Barat), hingga Tana Toraja (Sulawesi Selatan).

Merespons gelombang kasus ini, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menyatakan bahwa sejumlah titik dapur MBG yang bermasalah kini tengah diselidiki pihak kepolisian. Beberapa kasus bahkan sudah dinaikkan ke tahap penyidikan. Namun, BGN menyerahkan sepenuhnya penentuan unsur pidana dan penetapan tersangka kepada aparat penegak hukum. "Sejauh ini, laporan yang kami terima dari kepolisian, beberapa titik dapur yang kemudian menyebabkan gangguan kesehatan atau keracunan makanan itu dilakukan penyelidikan dan ada yang sudah naik penyidikan," ujar Sudaryono usai rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), meluruskan bahwa khusus untuk klaster insiden keracunan yang menimpa 748 santri dan pelajar di Sidoarjo, hal tersebut murni disebabkan oleh kelalaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam proses distribusi, bukan karena kualitas dapurnya. Zulhas menyoroti masalah kedisiplinan dan budaya kerja, seperti keterlambatan pengiriman serta penempatan makanan yang sembarangan. “Dapur bagus, semua bagus, tapi budaya ya. Misalnya masak harusnya dikirim jam 6, mungkin bangunnya kesiangan, dikirimnya jam 11 siang. Itu menimbulkan keracunan kalau masak jam 6, makannya jam 11,” tegas Zulhas di Bandar Lampung, Sabtu (5/9/2026).

sumber bacaan: bbckompasrmol