Siapa Aktor di Balik Karhutla?

Siapa Aktor di Balik Karhutla?

   October 15, 2026       TAMAtop

---

 

laporan walhi

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) meluncurkan kajian terbaru bertajuk “Siapa di Balik Api?”, di Jakarta Rabu 14 Oktober 2026, untuk mengungkap aktor-aktor pengendali di balik kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kajian ini mengombinasikan analisis spasial berbasis data satelit berkadar kepercayaan di atas 80 persen dengan penelusuran mendalam terhadap struktur kepemilikan, kepengurusan, pemegang saham, hingga pemilik manfaat akhir (beneficial owner) perusahaan. Fokus utama riset ini tertuju pada 30 perusahaan dengan konsentrasi titik panas tertinggi sepanjang Januari–Agustus 2026, yang mencakup 15 perusahaan perkebunan kelapa sawit dan 15 pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

Sepanjang Januari hingga September 2026, WALHI mencatat akumulasi 30.927 titik panas di seluruh Indonesia. Sebaran tertinggi berada di Kalimantan Barat dengan 9.529 titik, disusul Kalimantan Tengah sebanyak 7.141 titik. Menariknya, sekitar 50 persen dari total titik panas tersebut menumpuk di area kerja korporasi. Secara terperinci, ada 9.951 titik panas yang terdeteksi berada di dalam 561 areal sawit dan 293 konsesi PBPH.

Melalui temuan ini, WALHI menegaskan bahwa risiko karhutla berkaitan erat dengan struktur penguasaan lahan, jaringan korporasi, serta tata kelola sumber daya alam. Setidaknya, terdapat empat persoalan utama yang berhasil diidentifikasi:

1. Pola Karhutla Berbasis Kelompok Usaha: WALHI menelusuri 93 perusahaan terindikasi karhutla yang saling terafiliasi dan menekankan pentingnya menarik tanggung jawab hukum hingga tingkat kelompok usaha (corporate group), bukan sekadar menindak perusahaan pemegang izin di tingkat tapak secara individual.
2. Keterlibatan Modal Asing Lintas Negara: Terdeteksi sembilan korporasi dengan hotspot tinggi yang terhubung ke entitas di Singapura, Malaysia, Hong Kong, hingga wilayah tax haven seperti British Virgin Islands (BVI) dan Samoa. Struktur berlapis ini memicu kerentanan hukum karena menyulitkan pelacakan pemilik manfaat akhir.
3. Koneksi dengan Lingkaran Elite Politik: Ditemukan indikasi keterkaitan antara tiga perusahaan pemilik konsesi berisiko tinggi dengan lima sosok yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan.
4. Konsentrasi Titik Panas di Kawasan PSN: Lonjakan titik panas juga terkonsentrasi di kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pangan dan Energi di Merauke, yang areanya melibatkan sektor korporasi maupun wilayah yang langsung diampu oleh pemerintah.

Meskipun keberadaan titik panas ini tidak serta-merta menjadi bukti absolut bahwa korporasi melakukan pembakaran secara sengaja, WALHI mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum menjadikan data ini sebagai landasan kuat. Investigasi menyeluruh harus dilakukan guna menguji dugaan pelanggaran, membuka transparansi pemilik manfaat akhir, serta menuntut pertanggungjawaban penuh hingga ke level perusahaan induk demi keadilan lingkungan.

sumber bacaan: walhi, jempolindo, republika

Read More

OTT BNPB: Emas dan Miliaran

OTT BNPB: Emas dan Miliaran

   October 14, 2026       TAMAtop

---

 

operasi ott

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 14 orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) wilayah Jabodetabek pada Selasa, 13 Oktober 2026. Operasi ini menjadi OTT ke-22 yang digelar lembaga antirasuah tersebut sepanjang tahun 2026. Pihak-pihak yang terjaring mencakup unsur internal dan eksternal lembaga, termasuk Sekretaris Utama (Sestama) BNPB Rustian, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta beberapa pihak swasta.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa operasi senyap ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan barang dan jasa. Anggaran proyek yang bermasalah tersebut disinyalir bersumber dari dana siap pakai untuk penanggulangan bencana.

"Ini masih akan kami dalami. Kegiatan penyelidikan ini diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, di antaranya yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan," kata Budi di Bantul, Yogyakarta, Selasa malam. Namun, KPK belum merinci titik penyelewengan maupun jenis komoditas pengadaan tersebut karena tim di lapangan masih mengumpulkan dan mendalami bukti-bukti yang ada.

Selain menangkap para terperiksa, tim KPK menyita barang bukti berupa uang tunai sekitar Rp1,4 miliar serta sejumlah logam mulia. "Untuk logam mulia, beberapa dalam bentuk emas batangan dan sebagian lagi berupa tabungan emas. Jumlah pastinya masih diproses oleh tim," tambah Budi.

Menindaklanjuti penangkapan ini, pimpinan KPK langsung menjadwalkan gelar perkara (ekspose) pada Selasa malam untuk menetapkan status hukum ke-14 orang yang diamankan tersebut. "Malam ini dijadwalkan ekspose di tingkat pimpinan untuk menentukan status hukum dari peristiwa tertangkap tangan ini. Rincian kronologi dan konstruksi perkaranya akan kami sampaikan lebih lanjut," tutup Budi.

sumber bacaan: detik, cnn-indonesia, antara

Read More

Melawan Resistensi Birokrasi

Melawan Resistensi Birokrasi

   October 13, 2026       TAMAtop

---

 

hashim djojohadikusumo

Rasio penerimaan negara Indonesia jalan di tempat selama belasan tahun, kalah telak dari Kamboja. Setumpuk regulasi kuno dan birokrasi yang alergi perubahan dituding jadi batu sandungan. Pemerintah kini membidik gurita grey economy.

Di hadapan barisan pengusaha dan perumus kebijakan yang memenuhi ruang pertemuan The Ritz-Carlton, Jakarta, Selasa pekan lalu, Hashim Djojohadikusumo melempar kritik pedas. Utusan Khusus Presiden sekaligus adik kandung Prabowo Subianto ini tak ragu menelanjangi potret buram sektor fiskal tanah air. Indonesia, dengan segala ambisi ekonominya, ternyata harus menanggung malu dalam urusan mengumpulkan duit negara.

Rasio pendapatan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia terjebak di level 12 persen selama 13 tahun terakhir. Angka ini kalah mentereng dibanding Kamboja yang melesat ke 18 persen, atau Vietnam yang gagah di angka 23 persen. "Ini masalah struktural," kata Hashim dalam gelaran Prasasti Indonesia Policy Forum 2026. "Pendapatan negara kita sangat, sangat rendah."

Bagi dinasti politik yang kini berkuasa, jebloknya angka ini bukan perkara teknis semata, melainkan buah dari tiadanya political will alias kemauan politik dari rezim-rezim terdahulu. Prabowo kini memasang target tinggi: rasio penerimaan harus merangkak ke level 18 persen dalam dua hingga tiga tahun ke depan.

Namun, jalan menuju ke sana dipastikan terjal. Tantangan utamanya ada di dalam selimut: kekakuan birokrasi yang cenderung resisten terhadap pembenahan sistem perpajakan. Tanpa ketegasan dari pucuk pimpinan, reformasi administrasi negara ini hanya akan menjadi macan kertas.

Strategi penjinakan pun disiapkan. Pemerintah berniat mengadopsi langkah India dan China, menyuntikkan digitalisasi mutlak demi mengikis transaksi tunai yang rawan bocor. Sistem perpajakan elektronik terintegrasi bakal menjadi senjata utama.

Target perburuan utama radar pajak baru ini adalah grey economy alias ekonomi abu-abu. Merujuk data Bank Dunia, nilai ekonomi nominal resmi Indonesia bertengger di angka 1,5 triliun dolar AS. Namun, itu hanya puncak gunung es. Di bawahnya, ada sekitar 35 hingga 45 persen aktivitas ekonomi informal yang berputar tanpa pernah menyetor sepeser pun ke kas negara.

Jika ditotal, nilai riil ekonomi Indonesia di lapangan sesungguhnya menembus 2,1 triliun dolar AS atau setara dengan Rp35.000 triliun. Nilai fantastis dari transaksi tak tercatat inilah, mulai dari jasa profesional tanpa kuitansi hingga bisnis bawah tanah, yang kini dibidik istana untuk memperlebar ruang fiskal yang pengap.

sumber bacaan: kompas, republika, idn-times

Read More

Menatap Badai PHK 2026: Saat Industri Lokal dan Raksasa Teknologi Global Sama-Sama Terhimpit

Menatap Badai PHK 2026: Saat Industri Lokal dan Raksasa Teknologi Global Sama-Sama Terhimpit

   October 12, 2026       TAMAtop

---

 

terhimpit

Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masih terus membayangi pasar tenaga kerja, baik di tingkat nasional maupun global. Di dalam negeri, Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sebanyak 63.789 pekerja terdampak PHK sepanjang Januari hingga September 2026.

Pada September sendiri, terjadi penambahan 713 orang tenaga kerja yang kehilangan mata pencaharian. Jumlah ini sejatinya menurun signifikan dibanding Agustus 2026 yang sempat menembus 5.963 pekerja. Sementara itu, puncak gelombang PHK nasional tahun ini menumpuk di pertengahan tahun, tepatnya pada Juni (10.086 kasus), Mei (9.414 kasus), dan April (8.711 kasus). Kemnaker menyebut data ini masih bersifat dinamis karena pekerja memiliki tenggat waktu hingga enam bulan untuk mengajukan klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Tekanan ekonomi global, pelemahan permintaan ekspor, dan lonjakan biaya produksi berimbas langsung pada kawasan industri daerah. Di Jawa Timur, sebanyak 5.400 pekerja kehilangan pekerjaan per 1 September 2026, menempatkan provinsi ini di peringkat ketiga nasional. Kasus PHK tersebar merata di pusat industri seperti Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Mojokerto, Jombang, hingga Madiun. Kondisi ini membuat Anggota Komisi E DPRD Jatim, Puguh Wiji Pamungkas, mendesak Pemprov Jatim mengambil langkah konkret agar ribuan keluarga terdampak tidak jatuh ke kelompok rentan ekonomi.

Di belahan dunia lain, fenomena rasionalisasi karyawan tidak hanya memukul industri manufaktur konvensional, tetapi juga merambah ke industri hiburan digital skala global. Perusahaan layanan streaming raksasa, Netflix, berencana memangkas sekitar 5 persen atau setara 800 karyawannya pada pekan depan.

Langkah efisiensi ini diambil karena pasar streaming dunia semakin ketat akibat konsolidasi perusahaan media serta dominasi YouTube dalam merebut belanja iklan. Untuk bertahan, Netflix terpaksa mendiversifikasi sumber pendapatan di luar model bisnis berlangganan, seperti berinvestasi pada sektor periklanan, siaran langsung, dan game.

Baik manufaktur di Jawa Timur maupun industri digital sekelas Netflix, keduanya sama-sama berjuang menghadapi satu realitas: ketidakpastian lanskap ekonomi global 2026.

sumber bacaan: bisnis, malang-times, cnn-indonesia

Read More

Kasus Bullying Sekolah Rakyat Pati: Respons Pemkab & Kemensos

Kasus Bullying Sekolah Rakyat Pati: Respons Pemkab & Kemensos

   October 12, 2026       TAMAtop

---

 

perundungan

Kasus dugaan perundungan dan pengeroyokan tragis menimpa seorang siswa kelas X Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Korban diduga dikeroyok oleh 14 teman sekolahnya hanya karena dituduh mencuri sabun cuci muka. Akibat insiden kekerasan ini, korban menderita luka fisik yang cukup parah pada area mulut dan kepala, hingga harus mendapatkan penanganan medis intensif. Ibu korban, Dewi, mengungkapkan bahwa satu gigi depan putranya lepas sepenuhnya, satu gigi patah, dan beberapa gigi lainnya harus dipasangi kawat karena goyang. Saat ditemui di Rumah Sakit Keluarga Sehat (KSH) pada Jumat (9/10/2026), Dewi juga menyampaikan bahwa insiden ini menyisakan trauma psikologis mendalam. Anaknya kini ketakutan jika bertemu orang banyak dan menolak untuk kembali bersekolah.

Merespons peristiwa tersebut, Pemerintah Kabupaten Pati langsung bergerak cepat dengan melibatkan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Kepolisian, dan Kodim setempat. Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menyatakan bahwa jajaran dinas terkait telah turun langsung ke sekolah guna mendampingi kasus ini. Pemkab berharap langkah tegas ini dapat mengusut tuntas masalah dan memastikan perundungan tidak terulang lagi. Di sisi lain, pihak keluarga korban menyayangkan karena hingga saat ini belum ada permintaan maaf dari para pelaku, sehingga mereka terpaksa menanggung seluruh biaya pengobatan rumah sakit secara mandiri.

Kasus ini juga mendapat perhatian serius di tingkat pusat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Kemensos tengah melakukan mitigasi dan berkomunikasi dengan keluarga korban maupun pelaku untuk mencari solusi terbaik. Pihaknya juga telah menyiapkan pedoman ketat bagi tenaga kependidikan di Sekolah Rakyat untuk menghapuskan tiga "dosa besar" pendidikan, yaitu perundungan, kekerasan fisik/seksual, serta intoleransi. Mensos menyatakan sanksi pemecatan langsung akan dijatuhkan kepada kepala sekolah, guru, atau wali asrama yang terbukti melanggar atau membiarkan kekerasan terjadi. Namun, bagi para pelaku yang statusnya masih anak-anak di bawah umur, tindakan tidak bisa langsung berupa dikeluarkan dari sekolah, melainkan diarahkan untuk menjalani proses rehabilitasi.

sumber berita: kompas, antara, rri

Read More

Sikap Tegas Indonesia Terkait Sengketa Air Nil Mesir

Sikap Tegas Indonesia Terkait Sengketa Air Nil Mesir

   October 11, 2026       TAMAtop

---

 

kunjungan presiden mesir

Hubungan strategis antara Indonesia dan Mesir memasuki babak baru yang semakin erat. Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi resmi tiba di Indonesia pada Sabtu, 10 Oktober 2026, untuk melaksanakan kunjungan kenegaraan perdana ke Tanah Air. Rombongan kepala negara Mesir mendarat di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 17.27 WIB, dan disambut langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman.

Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir menyampaikan bahwa agenda ini merupakan kunjungan balasan setelah Presiden RI Prabowo Subianto melawat ke Mesir pada tahun 2024 dan 2025. Pertemuan puncak bilateral antar kedua pemimpin negara kemudian berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu, 11 Oktober 2026.

Dalam pertemuan tersebut, salah satu isu krusial yang dibahas adalah mengenai ketahanan pangan dan energi regional. Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungan penuh Indonesia terhadap upaya Mesir dalam mengamankan hak air negaranya di sepanjang aliran Sungai Nil. Di hadapan Presiden El-Sisi, Prabowo menekankan pentingnya solusi damai dan kepatuhan terhadap hukum internasional terkait sengketa wilayah air.

"Kami sangat prihatin jika ada pemikiran untuk melanggar hukum internasional guna mengurangi hak suatu bangsa untuk mendapatkan sumber air yang aman," tegas Presiden Prabowo dalam pernyataan pers bersama. Ia menambahkan bahwa isu sumber daya alam harus diselesaikan dengan mengedepankan kepentingan bersama kawasan.

Selain isu geopolitik, pertemuan bilateral ini juga menghasilkan kesepakatan konkret di sektor pendidikan. Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi mendalam atas tawaran Mesir untuk menambah alokasi beasiswa bagi mahasiswa Indonesia, khususnya di bidang kedokteran, teknik, dan sains.

"Kami terima kasih, apresiasi tawaran Mesir untuk memberi tambahan beasiswa khususnya di bidang kedokteran, teknik, dan sains," kata Prabowo.

Sebagai langkah timbal balik untuk memperluas kemitraan akademik, Presiden Prabowo berharap jumlah mahasiswa Indonesia yang menempuh studi ke Mesir dapat terus ditingkatkan. Di sisi lain, Indonesia juga secara terbuka mengundang lembaga pendidikan serta para pengajar dan dosen dari Mesir untuk datang dan mengajar di Tanah Air guna memperkuat pertukaran keilmuan antar kedua negara.

sumber bacaan: republika, kompas, tribratanews

Read More

Ancaman Kemarau Panjang: WMO dan BMKG Peringatkan Fenomena El Niño Kuat Hingga 2027

Ancaman Kemarau Panjang: WMO dan BMKG Peringatkan Fenomena El Niño Kuat Hingga 2027

   October 11, 2026       TAMAtop

---

 

dampak kemarau panjang

Fenomena El Niño saat ini masih bertahan dengan intensitas sangat kuat (Super El Niño). Pemantauan terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan indeks Nino 3.4 berada di atas angka 2. Sejalan dengan hal tersebut, Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) mengungkapkan peluang hampir 100 persen bahwa fenomena ini akan terus berlanjut hingga Februari 2027, menjadikannya salah satu yang terkuat sejak tahun 1950. WMO melaporkan suhu permukaan laut Pasifik diperkirakan meningkat mencapai rekor tertinggi mulai Oktober hingga puncaknya pada Desember mendatang.

Kondisi tersebut menjadi faktor utama yang memicu mundurnya awal musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia. BMKG mengingatkan bahwa periode kekeringan berpotensi berlanjut hingga Oktober, terutama di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurut prediksi BMKG, El Niño baru akan berakhir pada akhir caturwulan I tahun 2027. Meski demikian, dampak kekeringan ekstrem yang ditimbulkannya diperkirakan mereda secara bertahap seiring dimulainya musim hujan di masing-masing daerah.

Menyikapi situasi ini, BMKG mengimbau seluruh pemangku kepentingan untuk memanfaatkan informasi Prediksi Musim Hujan 2026/2027 sebagai acuan peringatan dini (early warning) guna mengeksekusi aksi dini (early action). Langkah mitigasi yang harus dipersiapkan antara lain:

1. Waspada Kemarau Panjang: Menjaga kesiapsiagaan terhadap ancaman kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya sepanjang September hingga Oktober.
2. Antisipasi Banjir Banda: Mengoptimalkan sistem drainase serta kesiapan jalur evakuasi untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor saat memasuki awal dan puncak musim hujan.
3. Konsultasi Kewilayahan: Masyarakat dan instansi terkait disarankan berkonsultasi langsung dengan Kantor BMKG terdekat untuk merencanakan aksi yang lebih rinci dan sesuai dengan karakteristik iklim lokal.

Guna menekan penyebaran informasi yang belum terverifikasi yang berpotensi memicu keresahan publik, masyarakat diajak untuk selalu memantau perkembangan cuaca, iklim, dan gempa bumi melalui saluran serta aplikasi resmi BMKG.

sumber bacaan: kompastv, bmkg, cnn-indonesia

Read More