Bye Kuota Hangus! MK Putuskan Sisa Paket Data Milik Konsumen Tak Boleh Hilang

Bye Kuota Hangus! MK Putuskan Sisa Paket Data Milik Konsumen Tak Boleh Hilang

   July 26, 2026       TAMAtop

---

 

mk: tidak boleh hangus

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa kuota internet yang dibeli oleh konsumen merupakan benda tidak berwujud yang di dalamnya melekat hak milik pribadi. Sebagai hak milik, sisa kuota yang telah dibayar lunas oleh pengguna jasa telekomunikasi secara konstitusional dilindungi dan tidak boleh diambil alih atau dihanguskan secara sewenang-wenang oleh operator.

Bunyi pertimbangan putusan MK Nomor 273/PUU-XXIII/2026 yang dibacakan Kamis (23/7/2026):

Kuota internet dimaksud harus diposisikan sebagai benda tidak berwujud yang di dalamnya melekat hak milik. Dengan melekat status hak milik atas kuota internet yang telah dibayar/dibeli oleh pengguna jasa telekomunikasi, negara harus melindungi perolehan/pemanfaatan kuota internet dimaksud

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan operator seluler menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota internet pelanggan tetap aktif dan dapat digunakan. Komdigi menyambut baik putusan tersebut.

Menkomdigi Meutya Hafid:

Kami menyambut baik putusan MK. Hari ini, kami telah memerintahkan tim untuk mengkaji implikasi putusan tersebut termasuk jika dibutuhkan penyesuaian regulasi dalam memenuhi putusan MK

Mengutip putusan Nomor 68/PUU-XXIV/2026, Mahkamah Konstitusi menegaskan, penyelenggara jasa telekomunikasi berkewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap berlaku, terkait dalam penyelenggaran jasa telekomunikasi. Penyediaan pilihan itu merupakan konsekuensi dari hubungan hukum antara penyelenggara jasa telekomunikasi dan pengguna jasa telekokomunikasi dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip perlindungan konsumen.

sumber bacaan: kompas, inews, liputan6

Read More

Bukan Kemarau Biasa, Ini Alasan Mengapa El Nino 2026 Disebut 'Super' oleh Pakar BRIN

Bukan Kemarau Biasa, Ini Alasan Mengapa El Nino 2026 Disebut 'Super' oleh Pakar BRIN

   July 24, 2026       TAMAtop

---

 

super el nino

Pakar Klimatologi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Erma Yulihastin, memperingatkan potensi fenomena Super El Nino pada tahun 2026. Melalui unggahan di akun media sosial X pribadinya, ia menyebut karakter El Nino kali ini diprediksi akan jauh lebih "mengganas".

Kondisi El Nino 2026 ini diperkirakan berbeda dengan fenomena serupa pada tahun 2023. Nilai intensitas El Nino tahun ini diproyeksikan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan titik puncak yang terjadi pada tahun 2023 lalu. Erma mengungkapkan bahwa lembaga pemantau cuaca ekstrem di Eropa, Severe Weather Europe, juga telah mengonfirmasi indikasi kuat kehadiran Super El Nino tersebut.

Erma dan para ilmuwan dunia menaruh perhatian besar pada perilaku El Nino 2026 yang tumbuh sangat cepat atau masuk kategori rapid developing. Sejak Februari 2026 hingga saat ini, kenaikan suhu permukaan laut ekuator terjadi konsisten dalam skala mingguan sebesar 0,2°C. "Tak ada fluktuasi sama sekali, berbeda dengan tahun 2023 yang sempat turun bahkan stagnan. Pertumbuhan yang agresif ini menunjukkan 'keganasan' El Nino 2026," ujar Erma.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pemanasan di permukaan laut saat ini belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan suhu di bawah permukaan (sub-surface) Samudra Pasifik. Suhu di bawah permukaan laut tersebut terdeteksi 2 hingga 3 kali lipat lebih panas, bahkan suhu tertingginya dilaporkan dapat mencapai 9°C

Dampak Berdasarkan Kluster Wilayah Indonesia:

• Pulau Kalimantan: Dinilai oleh BRIN sebagai wilayah paling responsif terhadap ancaman kekeringan ekstrem. Area ini menghadapi risiko paparan asap pekat akibat potensi besar Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di kawasan gambut.
• Pulau Jawa: Sebagai lumbung padi nasional, Jawa terancam mengalami gagal panen massal akibat keringnya irigasi pertanian. Kerusakan berupa lahan retak-retak sudah mulai terdeteksi di wilayah satelit penopang pangan seperti Bogor (mencapai 30 hektar).
• Nusa Tenggara Barat (NTB) & Nusa Tenggara Timur (NTT): Menghadapi ancaman krisis air bersih tingkat ekstrem karena minimnya cadangan air tanah dan curah hujan yang menyusut drastis.
• Sumatra Bagian Selatan, Bali, Sulawesi, & Papua Bagian Selatan: Mengalami perluasan wilayah zona musim kemarau yang lebih panjang dan kering dibanding rata-rata klimatologisnya

sumber bacaan: detik, EYulihastin-X, tempo, tempo-bmkg/brin, bmkg

Read More

Pemerintah dan DPR Kunci Aturan Baru Ojol, Aplikator Nekat Main Biaya Siluman Bakal Kena Sanksi?

Pemerintah dan DPR Kunci Aturan Baru Ojol, Aplikator Nekat Main Biaya Siluman Bakal Kena Sanksi?

   July 23, 2026       TAMAtop

---

 

driver ojol

Kabar baik bagi jutaan pengemudi ojek online (ojol) di tanah air tampaknya akan segera berkekuatan hukum tetap. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama pemerintah menggelar rapat koordinasi krusial di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis (23/7/2026). Agenda utamanya: mematangkan Peraturan Presiden (Perpres) Ojol yang mengatur pemotongan komisi aplikasi maksimal hanya 8 persen, sehingga driver mengantongi 92 persen pendapatan bersih.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa aturan main baru ini sebenarnya sudah mulai diuji coba dan diterapkan sejak 1 Juli 2026 lalu. Namun, pemerintah dan DPR sepakat bahwa aturan ini tidak boleh sekadar jadi "macan kertas". Diperlukan landasan hukum berupa Perpres yang kuat agar implementasinya di lapangan berjalan optimal tanpa celah manipulasi oleh aplikator.

Selangkah Lagi Ketok Palu
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa pembahasan Perpres ini sudah memasuki babak akhir (finishing touch). DPR dan pemerintah menargetkan satu kali lagi rapat koordinasi pada pekan depan sebelum draf regulasi ini resmi difinalisasi dan ditandatangani oleh Presiden.

Rapat pada Kamis kemarin sengaja difokuskan untuk menampung suara dari Koalisi Ojol Nasional (KON) guna mengevaluasi efektivitas potongan 8 persen yang sudah berjalan hampir sebulan ini.

"Hari ini kami menyempurnakan draf Perpres Ojol yang alhamdulillah sedikit lagi final. Tim akan bertemu sekali lagi pekan depan untuk ketok palu finalisasi," ujar Dasco kepada awak media.

Analisis Tajam: Mengapa Perpres Ini Begitu Krusial?
Langkah politik DPR dan Pemerintah ini memicu analisis mendalam dari berbagai pengamat ekonomi digital. Mengapa regulasi ini dikebut dan mengapa angka 8 persen menjadi angka keramat?

Perlindungan Kantong Driver: Selama bertahun-tahun, potongan komisi dari aplikator raksasa sering kali menembus angka 15 hingga 20 persen. Angka ini dinilai mencekik pendapatan driver di tengah naiknya biaya perawatan kendaraan dan BBM. Aturan 92:8 ini adalah intervensi langsung negara untuk menyelamatkan daya beli pekerja sektor informal (gig economy).

Celah "Biaya Siluman" Aplikasi: Pengamat mengingatkan bahwa meskipun komisi dipatok maksimal 8%, pemerintah harus mengawasi ketat munculnya komponen biaya lain. Potensi "biaya sistem", "biaya aplikasi", atau "biaya pemeliharaan" yang dibebankan terpisah ke driver atau konsumen bisa menjadi trik aplikator untuk mengakali aturan ini. Perpres ini wajib mengunci definisi "total tarif" agar bebas dari biaya siluman.

Keberlanjutan Bisnis Aplikator: Di sisi lain, pemangkasan komisi hingga tersisa 8% akan menguji efisiensi operasional perusahaan aplikator seperti Gojek, Grab, atau Maxim. Mereka dipaksa memutar otak agar tetap profit tanpa harus mengorbankan fitur keselamatan konsumen demi menutupi penurunan pendapatan komisi mereka.

Mensesneg Prasetyo Hadi memastikan pemerintah akan terus memantau dinamika ini. "Perintah Presiden jelas: pembagian tarif 92% dan 8% secara riil wajib diterapkan di lapangan. Teman-teman koalisi ojol juga mengonfirmasi bahwa per 1 Juli skema ini sudah berjalan, sekarang tugas kita mengunci aturan resminya," tegas Prasetyo.

Pertemuan pekan depan akan menjadi penentu apakah regulasi bersejarah bagi nasib jutaan ojol ini bisa mulus disahkan tanpa resistensi dari pihak industri.

bahan bacaan: antara, bisnis, detik

Read More

Sudaryono Pimpin BGN di Tengah Sorotan Konflik Kepentingan Dapur MBG

Sudaryono Pimpin BGN di Tengah Sorotan Konflik Kepentingan Dapur MBG

   July 22, 2026       TAMAtop

---

 

kepala bgn

Nanik S. Deyang mengundurkan diri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Pengunduran diri ini ia ungkapkan melalui akun Facebook resminya pada Rabu (22/7/2026), sembari mengunggah foto saat berpamitan dengan Presiden Prabowo Subianto. Nanik mundur karena harus menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri. Sebelum melepas jabatannya, ia sempat membocorkan bahwa sosok penggantinya adalah pria yang sudah ia anggap sebagai adik sendiri.

Sosok baru yang kini resmi menduduki pucuk pimpinan BGN tersebut adalah Sudaryono. Usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (22/7/2026), Sudaryono langsung membeberkan arahan penting dari Kepala Negara untuk menyelesaikan berbagai persoalan di lembaga tersebut.

"Jadi Pak Presiden, satu arahannya: you have to run into the problem. Kita harus mau lari, kita selesaikan persoalan. Caranya adalah love your people and use your common sense," ujar Sudaryono di Kantor BGN, Jakarta, seperti dikutip dari siaran YouTube Kompas TV, Rabu.

Meski demikian, penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru menuai kritik. Sejumlah pengamat menilai pergantian ini tidak akan membawa perbaikan, bahkan berisiko memperburuk keadaan di tengah banyaknya persoalan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pasalnya, Sudaryono yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian merupakan orang dalam lingkaran dekat Presiden Prabowo. Ia pernah menjadi asisten pribadi Prabowo pada 2010 dan menjabat Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, sebelum akhirnya dipercaya menjadi Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah.

"Dia itu politikus, pengusaha, dan dari Partai Gerindra. Dia [ditunjuk] bukan berdasarkan meritokrasi atau capable [mampu], tetapi karena nepotisme," ujar Ahli Kebijakan dan Kesehatan Pangan di MBG Watch, Isnawati Hidayah. Melihat latar belakang Sudaryono, Isnawati menilai akan sulit baginya untuk mengambil keputusan secara transparan, objektif, dan akuntabel tanpa dipengaruhi faktor "kedekatan dan kekuasaan".

Direktur Riset Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Askar Wahyudi, sependapat. Ia menilai penunjukan Sudaryono tidak lepas dari konflik kepentingan dengan Partai Gerindra, yang diklaimnya menguasai sebagian besar dapur MBG. Klaim tersebut sejalan dengan temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebutkan bahwa sedikitnya ada tujuh yayasan pengelola dapur MBG yang memiliki keterkaitan dengan individu dari Partai Gerindra.

sumber bacaan: detik, kompas, bbc

Read More

Ketika Algoritma Menggantikan Telinga Manusia: Kisah Gen Z dan Ruang Curhat Digitalnya

Ketika Algoritma Menggantikan Telinga Manusia: Kisah Gen Z dan Ruang Curhat Digitalnya

   July 22, 2026       TAMAtop

---

 

curhat gen-z

Di sebuah kamar yang sepi di tengah malam. Di dalam ruangan itu, seorang anak muda duduk menatap layar ponselnya bukan untuk menggulir media sosial, melainkan untuk mencurahkan isi hatinya yang sedang gundah gulana kepada sebuah chatbot berbasis AI.

Fenomena ini bukanlah sebuah fiksi, melainkan realitas baru di Indonesia. Riset terbaru dari Yayasan Digital Resilience Indonesia (DiRI) mengungkapkan bahwa sebanyak 59,4% Gen Z (lahir antara tahun 1997- 2012) pernah menjadikan AI sebagai tempat bersandar untuk mencurahkan persoalan pribadi mereka. Mulai dari urusan pendidikan, percintaan, hingga kecemasan akan masa depan, semuanya diadukan kepada algoritma komputer.

“Sekitar enam dari sepuluh responden mengaku pernah curhat kepada AI,” ujar Farabi Ferdiansah, Direktur Eksekutif DiRI.

Mengapa teknologi yang kaku ini justru terasa begitu hangat bagi mereka? Jawabannya sederhana: AI tidak menghakimi. Di tengah masyarakat yang sering kali menuntut kesempurnaan, AI hadir sebagai pendengar setia yang selalu ada kapan saja, tanpa pernah menguap bosan atau memotong pembicaraan. Hubungan ini menjadi sangat paradoksal. AI menawarkan ruang aman instan, tetapi di sisi lain, ia juga menyingkap tabir kesepian yang mendalam di kalangan generasi muda saat ini.

Psikolog sosial Syurawasti Muhiddin mengingatkan bahwa kenyamanan semu ini menyimpan risiko besar. AI tidak dibekali empati sejati, apalagi kemampuan untuk memberikan diagnosis medis atau psikologis yang akurat. Senada dengan itu, Ria Putri Palupijati dari CSIE Sekolah Tumbuh menekankan agar kita tidak kehilangan jati diri dan tetap memposisikan AI murni sebagai alat bantu, bukan pengganti kehadiran manusia yang utuh.

Gen Z sedang mendefinisikan ulang cara mencari pertolongan. Namun, di balik kenyamanan mengobrol lebih dari sepuluh menit dengan mesin, ada alarm halus yang berbunyi: manusia tetap membutuhkan manusia lain untuk benar-benar dipahami.


sumber bacaan: metrotv, suara, jawapos

Read More

Bukan Cuma Wisata, Bali Bersiap Disulap Jadi Pusat Keuangan Level Dunia!

Bukan Cuma Wisata, Bali Bersiap Disulap Jadi Pusat Keuangan Level Dunia!

   July 21, 2026       TAMAtop

---

 

pengesahan uu fpii di dpr

Selasa, 21 Juli 2026, ruang rapat paripurna DPR RI dipenuhi ketukan palu yang menandai babak baru sejarah ekonomi Indonesia. Sebuah naskah hukum yang akan mengubah wajah keuangan negara, RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII), resmi disahkan menjadi undang-undang. 

Bagi banyak pihak, pergerakan beleid ini terasa sangat kilat. Bayangkan saja, hanya butuh waktu sekitar dua pekan sejak naskah ini masuk dalam radar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas hingga akhirnya disetujui. Namun, kecepatan ini bukanlah tanpa alasan. Di balik meja kerja pemerintah, ada "kejar tayang" konstitusi yang nyata. Langkah cepat ini merupakan perintah langsung dari Pasal 248A Undang-Undang P2SK Nomor 4 Tahun 2026, yang menegaskan bahwa payung hukum PFII wajib berdiri paling lambat tiga bulan sejak diundangkan pada pertengahan Juni lalu.

Di tengah riuhnya ruang sidang, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berdiri menyampaikan pandangan pemerintah dengan penuh optimisme:
Rancangan Undang-Undang tentang PFII ini lahir atas kesadaran bahwa sebagai negara Asia Tenggara terbesar dan anggota G20, Indonesia sudah saatnya memiliki sebuah financial center sendiri yang kredibel, mandiri, dan berintegritas serta berdaya saing global. Pemerintah mengucapkan terima kasih atas dukungan dari segenap pimpinan DPR RI, serta pimpinan dan anggota Komisi XI, seluruh fraksi DPR RI, dan panja RUU PFII. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungannya kepada kita semua dalam menjalankan amanat rakyat, demi mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera

Ia juga melayangkan apresiasi mendalam kepada seluruh pimpinan dan anggota dewan yang telah bekerja maraton menyelesaikan tugas besar ini demi masa depan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.

Kemudian, bagaimana pusat keuangan ala "Dubai baru" ini akan digerakkan?

Nantinya, kendali tertinggi PFII akan berada di tangan seorang Gubernur. Menariknya, pemegang takhta finansial ini akan ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo Subianto tanpa harus melewati proses uji kelayakan (fit and proper test) di parlemen. Keputusan kilat ada di tangan presiden. Hingga ketukan palu terakhir di DPR, teka-teki siapa sosok kuat tersebut masih terkunci rapat.

Ketika awak media mencoba memancing bocoran nama, Wakil Ketua Komisi XI DPR, Mohamad Hekal, hanya tersenyum sambil menggelengkan kepala:
Belum, belum ada sama sekali calon, sama sekali belum. Itu nanti akan ditentukan oleh Presiden

Tantangan ke depan tentu tidak mudah. Sang Gubernur terpilih nantinya tidak akan bekerja sendiri. Pemerintah bersiap meracik Dewan Pertimbangan PFII yang diisi oleh para punggawa penjaga stabilitas ekonomi dari unsur KSSK, bahkan berpotensi menggandeng PPATK untuk memastikan perputaran uang di sana tetap bersih.

Kini, bola kembali ke meja Menteri Keuangan. PFII ditargetkan segera mengepakkan sayapnya begitu proposal kawasan resmi disetujui melalui Peraturan Pemerintah. Di balik tirai perencanaan, mata pemerintah saat ini sedang tertuju pada keindahan Pulau Bali—sebuah wilayah yang tak hanya eksotis secara wisata, namun kini bersiap disulap menjadi magnet keuangan dunia.

sumber bacaan: tirto, kemenkeu, detik

Read More

Berbagai Hasil Survei Perang AS-Iran

Berbagai Hasil Survei Perang AS-Iran

   July 21, 2026       TAMAtop

---

 

kehancuran trump?

Survei Washington Post-Ipsos yang dirilis pekan lalu menunjukkan 68% warga Amerika menilai perang Iran tidak layak diperjuangkan, sementara hanya 28% yang menyatakan sebaliknya. Hasil itu menciptakan selisih negatif 40 poin, lebih buruk dibandingkan titik terendah perang Irak maupun Afghanistan.

Kecepatan perubahan opini publik itu menjadi pukulan tersendiri bagi Trump. Pada perang Afghanistan, mayoritas warga AS baru menganggap konflik tidak layak diperjuangkan setelah hampir delapan tahun, sedangkan perang Irak membutuhkan waktu sekitar satu tahun hingga mayoritas publik berbalik arah. Bahkan diperlukan hampir empat tahun hingga dua pertiga warga Amerika menilai perang Irak tidak layak diteruskan.

Sentimen negatif juga tercermin dalam survei Washington Post-ABC News pada akhir April. Hanya dalam waktu kurang dari dua bulan sejak perang dimulai, 61% warga Amerika menyebut perang Iran sebagai sebuah kesalahan. Sebagai perbandingan, perang Irak baru dianggap sebagai kesalahan oleh mayoritas publik hampir empat tahun setelah invasi dimulai, sementara perang Vietnam membutuhkan lebih dari enam tahun untuk mencapai tingkat penolakan serupa.

Upaya Trump menggambarkan perang Iran sebagai simbol kekuatan Amerika juga tidak mendapat dukungan publik. Survei Universitas Quinnipiac menemukan 45% pemilih terdaftar menilai perang tersebut justru membuat posisi AS semakin lemah di dunia, sedangkan hanya 33% yang mengatakan Amerika menjadi lebih kuat.

Penolakan terhadap perang Iran bahkan sudah terlihat sejak hari-hari pertama konflik. Analisis New York Times menunjukkan hanya 41% responden dalam survei CNN yang mendukung serangan terhadap Iran. Angka itu menjadi tingkat dukungan awal terendah yang pernah tercatat bagi dimulainya operasi militer internasional AS.

Temuan Gallup memperkuat gambaran tersebut. Dari lebih dari selusin aksi militer AS yang pernah disurvei, hampir seluruhnya memperoleh dukungan awal di atas 50%. Sebelum perang Iran, hanya operasi militer di Libya pada 2011 yang gagal menembus angka tersebut dengan dukungan 47%. Namun, dukungan terhadap perang Iran anjlok lebih cepat hingga tinggal 34% hanya dalam tiga bulan setelah konflik dimulai.

Jajak pendapat dari Reuters dan perusahaan riset Ipsos diadakan dari Jumat (10/07/2026) hingga Minggu (12/07/2026). Jajak pendapat ini melibatkan lebih dari 1.000 orang di seluruh negeri yang berusia 18 tahun ke atas. Opini terbaru warga Amerika Serikat (AS) menunjukkan bahwa 79 persen responden memperkirakan keterlibatan militer AS di Iran akan berlanjut untuk jangka waktu yang lama. Angka ini meningkat dari 65 persen pada akhir Maret.

sumber berita:cnbc-indonesia, nhk

Read More