Bukan Cuma Wisata, Bali Bersiap Disulap Jadi Pusat Keuangan Level Dunia!
 |
| pengesahan uu fpii di dpr |
Selasa, 21 Juli 2026, ruang rapat paripurna DPR RI dipenuhi ketukan palu yang menandai babak baru sejarah ekonomi Indonesia. Sebuah naskah hukum yang akan mengubah wajah keuangan negara, RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII), resmi disahkan menjadi undang-undang.
Bagi banyak pihak, pergerakan beleid ini terasa sangat kilat. Bayangkan saja, hanya butuh waktu sekitar dua pekan sejak naskah ini masuk dalam radar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas hingga akhirnya disetujui. Namun, kecepatan ini bukanlah tanpa alasan. Di balik meja kerja pemerintah, ada "kejar tayang" konstitusi yang nyata. Langkah cepat ini merupakan perintah langsung dari Pasal 248A Undang-Undang P2SK Nomor 4 Tahun 2026, yang menegaskan bahwa payung hukum PFII wajib berdiri paling lambat tiga bulan sejak diundangkan pada pertengahan Juni lalu.
Di tengah riuhnya ruang sidang, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berdiri menyampaikan pandangan pemerintah dengan penuh optimisme:
Rancangan Undang-Undang tentang PFII ini lahir atas kesadaran bahwa sebagai negara Asia Tenggara terbesar dan anggota G20, Indonesia sudah saatnya memiliki sebuah financial center sendiri yang kredibel, mandiri, dan berintegritas serta berdaya saing global. Pemerintah mengucapkan terima kasih atas dukungan dari segenap pimpinan DPR RI, serta pimpinan dan anggota Komisi XI, seluruh fraksi DPR RI, dan panja RUU PFII. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungannya kepada kita semua dalam menjalankan amanat rakyat, demi mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera
Ia juga melayangkan apresiasi mendalam kepada seluruh pimpinan dan anggota dewan yang telah bekerja maraton menyelesaikan tugas besar ini demi masa depan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.
Kemudian, bagaimana pusat keuangan ala "Dubai baru" ini akan digerakkan?
Nantinya, kendali tertinggi PFII akan berada di tangan seorang Gubernur. Menariknya, pemegang takhta finansial ini akan ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo Subianto tanpa harus melewati proses uji kelayakan (fit and proper test) di parlemen. Keputusan kilat ada di tangan presiden. Hingga ketukan palu terakhir di DPR, teka-teki siapa sosok kuat tersebut masih terkunci rapat.
Ketika awak media mencoba memancing bocoran nama, Wakil Ketua Komisi XI DPR, Mohamad Hekal, hanya tersenyum sambil menggelengkan kepala:
Belum, belum ada sama sekali calon, sama sekali belum. Itu nanti akan ditentukan oleh Presiden
Tantangan ke depan tentu tidak mudah. Sang Gubernur terpilih nantinya tidak akan bekerja sendiri. Pemerintah bersiap meracik Dewan Pertimbangan PFII yang diisi oleh para punggawa penjaga stabilitas ekonomi dari unsur KSSK, bahkan berpotensi menggandeng PPATK untuk memastikan perputaran uang di sana tetap bersih.
Kini, bola kembali ke meja Menteri Keuangan. PFII ditargetkan segera mengepakkan sayapnya begitu proposal kawasan resmi disetujui melalui Peraturan Pemerintah. Di balik tirai perencanaan, mata pemerintah saat ini sedang tertuju pada keindahan Pulau Bali—sebuah wilayah yang tak hanya eksotis secara wisata, namun kini bersiap disulap menjadi magnet keuangan dunia.
sumber bacaan: tirto, kemenkeu, detik
Bagi banyak pihak, pergerakan beleid ini terasa sangat kilat. Bayangkan saja, hanya butuh waktu sekitar dua pekan sejak naskah ini masuk dalam radar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas hingga akhirnya disetujui. Namun, kecepatan ini bukanlah tanpa alasan. Di balik meja kerja pemerintah, ada "kejar tayang" konstitusi yang nyata. Langkah cepat ini merupakan perintah langsung dari Pasal 248A Undang-Undang P2SK Nomor 4 Tahun 2026, yang menegaskan bahwa payung hukum PFII wajib berdiri paling lambat tiga bulan sejak diundangkan pada pertengahan Juni lalu.
Di tengah riuhnya ruang sidang, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berdiri menyampaikan pandangan pemerintah dengan penuh optimisme:
Rancangan Undang-Undang tentang PFII ini lahir atas kesadaran bahwa sebagai negara Asia Tenggara terbesar dan anggota G20, Indonesia sudah saatnya memiliki sebuah financial center sendiri yang kredibel, mandiri, dan berintegritas serta berdaya saing global. Pemerintah mengucapkan terima kasih atas dukungan dari segenap pimpinan DPR RI, serta pimpinan dan anggota Komisi XI, seluruh fraksi DPR RI, dan panja RUU PFII. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungannya kepada kita semua dalam menjalankan amanat rakyat, demi mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera
Ia juga melayangkan apresiasi mendalam kepada seluruh pimpinan dan anggota dewan yang telah bekerja maraton menyelesaikan tugas besar ini demi masa depan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.
Kemudian, bagaimana pusat keuangan ala "Dubai baru" ini akan digerakkan?
Nantinya, kendali tertinggi PFII akan berada di tangan seorang Gubernur. Menariknya, pemegang takhta finansial ini akan ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo Subianto tanpa harus melewati proses uji kelayakan (fit and proper test) di parlemen. Keputusan kilat ada di tangan presiden. Hingga ketukan palu terakhir di DPR, teka-teki siapa sosok kuat tersebut masih terkunci rapat.
Ketika awak media mencoba memancing bocoran nama, Wakil Ketua Komisi XI DPR, Mohamad Hekal, hanya tersenyum sambil menggelengkan kepala:
Belum, belum ada sama sekali calon, sama sekali belum. Itu nanti akan ditentukan oleh Presiden
Tantangan ke depan tentu tidak mudah. Sang Gubernur terpilih nantinya tidak akan bekerja sendiri. Pemerintah bersiap meracik Dewan Pertimbangan PFII yang diisi oleh para punggawa penjaga stabilitas ekonomi dari unsur KSSK, bahkan berpotensi menggandeng PPATK untuk memastikan perputaran uang di sana tetap bersih.
Kini, bola kembali ke meja Menteri Keuangan. PFII ditargetkan segera mengepakkan sayapnya begitu proposal kawasan resmi disetujui melalui Peraturan Pemerintah. Di balik tirai perencanaan, mata pemerintah saat ini sedang tertuju pada keindahan Pulau Bali—sebuah wilayah yang tak hanya eksotis secara wisata, namun kini bersiap disulap menjadi magnet keuangan dunia.
sumber bacaan: tirto, kemenkeu, detik
