Indonesia Melawan di Dua Front : MSCI dan Karhutla
![]() |
| presiden prabowo |
"Kesulitan kita masih banyak, gangguan masih banyak, kita terus diadang. Ada MSCI, macam-macam, mau menakut-nakuti kita. Saya hanya katakan kepada MSCI, bangsa Indonesia tidak takut kepada siapa pun dan tidak akan gentar," tegas Presiden. Ia menambahkan, jika situasi ekonomi menuntut, pemerintah siap mengambil langkah dramatis dengan melakukan penghematan anggaran besar-besaran demi menjaga stabilitas negara.
Gelombang skeptisisme terhadap lembaga asing ini menjalar hingga ke Senayan. Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, menilai vonis MSCI bukan sesuatu yang sakral dan bebas dari cacat logis. Terlebih, pengumuman konsultasi tersebut langsung memicu aksi jual massal yang merontokkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga terlempar ke level 4.996—posisi terendah dalam enam tahun terakhir. "MSCI bukan kelembagaan agama tempat kebenaran esensial melekat, dan para pengurusnya bukan nabi," kata Said. Menurut dia, relasi kritis yang setara justru dibutuhkan agar pasar modal tidak didikte secara sepihak.
Selain menepis tekanan di sektor keuangan nasional, Presiden Prabowo juga menunjukkan ketegasan serupa dalam menangani kejahatan lingkungan. Saat berbicara dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di JIExpo, Jakarta, Kamis (22/10/2026), ia mengungkap adanya indikasi keterlibatan sejumlah perusahaan asing dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Bahkan, terdapat korporasi yang terdeteksi telah melakukan pelanggaran berulang hingga 19 kali. Bagi Istana, ini bukan lagi sekadar bencana ekologi musiman, melainkan sebuah kejahatan kemanusiaan.
"Ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan karena membahayakan kesehatan jutaan rakyat kita. Rakyat juga menangkap berbagai oknum yang sengaja membakar, yang bisa kita anggap ini adalah terorisme lingkungan," tutur Prabowo dengan nada lambat namun menekan.
Tak ingin kehilangan momentum, Presiden Prabowo langsung meniup peluit perang. Ia memerintahkan barisan penyidik dari Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Kementerian Kehutanan, dengan sokongan penuh dari TNI dan jaringan intelijen, untuk memburu dan membongkar gurita bisnis di balik karhutla. Kali ini, Istana menutup pintu kompromi dengan birokrasi lama. Titahnya pendek dan mematikan: jika bukti di lapangan klir, cabut seluruh izin usaha mereka tanpa ragu.
sumber bacaan: kompas, iNews-video, tribunnews






