Sejarah Pemilu: Dari Yunani Kuno hingga Indonesia
 |
| Sejarah Pemilu |
Pemilu di Dunia Kuno
Konsep pemilihan umum sudah ada sejak zaman Yunani kuno dan Kekaisaran Romawi, terutama pada era republik. Kedua peradaban ini memperkenalkan ide dasar demokrasi, meskipun pelaksanaannya sangat berbeda dari yang kita kenal saat ini. Kata "demokrasi" sendiri berasal dari bahasa Yunani demokratia, yang berarti "kekuasaan rakyat".
Di Yunani kuno, pemilihan tidak dilakukan melalui kotak suara atau tempat pemungutan suara modern. Sebaliknya, masyarakat berkumpul di amfiteater untuk menentukan kandidat secara langsung. Hanya laki-laki bebas yang memiliki hak untuk ikut serta, sementara perempuan dan budak dilarang terlibat. Proses ini melibatkan kehadiran fisik dan keputusan di hadapan Majelis.
Contoh dari sistem pemilihan di Athena adalah penentuan pengawas melalui sistem undian. Setiap warga negara yang memenuhi syarat mendapatkan token, yang dimasukkan ke dalam mesin pemilihan khusus bernama kleroterion. Mesin ini akan secara acak menentukan kandidat dari setiap suku untuk duduk di Dewan 500, yang berfungsi mirip dengan senat atau dewan perwakilan daerah.
Evolusi Pemilu di Indonesia
Indonesia, yang telah merdeka sejak 1945, akan mengadakan pemilihan umum (pemilu) ke-13 pada 14 Februari 2024. Sejak pemilu pertama pada 1955, pelaksanaan pemilu di Indonesia telah mengalami banyak perubahan dan transformasi.
Pemilu 1955: Awal Demokrasi
Pemilu pertama Indonesia dilaksanakan pada 1955 dengan dua tahap: pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Konstituante. Pada masa itu, 30 partai politik berpartisipasi, dan hasilnya menunjukkan dominasi beberapa partai besar seperti Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Menurut Profesor Herbert Feith dalam bukunya “Pemilihan Umum 1955 di Indonesia”, pemilu ini dianggap sebagai "eksperimen demokrasi" karena Indonesia masih baru dalam menerapkan sistem demokrasi. Meskipun belum sempurna, pemilu 1955 berhasil membuktikan bahwa Indonesia mampu menyelenggarakan pemilihan umum.
Orde Baru (1971-1997): Dominasi Golkar
Masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto dimulai pada 1971, ketika Golkar menjadi partai dominan dalam setiap pemilu. Selama periode ini, partai-partai politik mengalami konsolidasi menjadi hanya tiga: Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Golkar, yang memiliki dukungan pemerintah, selalu memenangkan pemilu dengan perolehan suara yang sangat tinggi, seperti pada Pemilu 1977 dan 1997.
Era Reformasi (1999): Reformasi Politik
Pemilu 1999 menandai awal era reformasi setelah jatuhnya Orde Baru. Dengan Presiden Soeharto yang lengser, pemilu ini memperkenalkan perubahan besar dalam lanskap politik Indonesia. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibentuk sebagai penyelenggara resmi pemilu, dan puluhan partai politik bermunculan.
Pemilu 1999 diikuti oleh 48 partai, dengan PDI-P sebagai pemenang terbanyak di DPR. Meskipun PDI-P berhasil memenangkan pemilu legislatif, MPR memilih Abdurrahman Wahid dari PKB sebagai presiden. Era reformasi ini juga melahirkan partai-partai baru yang masih berperan penting dalam politik Indonesia saat ini, seperti Partai Demokrat, PKS, PKB, dan PAN.
Kesimpulan
Sejarah pemilu, baik di dunia maupun di Indonesia, menunjukkan perjalanan panjang dalam perkembangan sistem demokrasi. Dari pemilihan ala Yunani kuno hingga evolusi pemilu di Indonesia, proses pemilihan umum terus berkembang untuk mencerminkan dinamika politik dan kebutuhan masyarakat.
Pemilu bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga merupakan cerminan dari prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi publik. Dengan memahami sejarah dan perkembangan pemilu, kita dapat menghargai lebih dalam pentingnya sistem ini dalam menjaga kestabilan dan keadilan dalam pemerintahan.
Sumber bacaan: nationalgeographic, voaindonesia, sindonews
0 comments :
Post a Comment