March 2024

29 March 2024

Putusan MK tentang Sengketa Hasil Pemilu


 

mk
Putusan MK


Mahkamah Konstitusi (disingkat MK) menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 memiliki wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Jenis-jenis putusan MK terkait dengan PHPU, sesuai Pasal 77 UU MK yaitu:

  1. Permohonan tidak dapat diterima jika pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat.
  2. Permohonan dikabulkan jika permohonan beralasan dengan menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar.
  3. Permohonan ditolak jika permohonan tidak beralasan.
  4. Menambahkan amar selain yang ditentukan di atas, apabila dipandang perlu.

sumber: hukumonline

25 March 2024

Sengketa Pemilu 2024 di MK


 

sen
Sengketa di MK

Per Sabtu (23 Maret) pukul 22.05 WIB tercatat sebanyak dua daftar perkara presiden dan wakil presiden, 206 perkara DPR/DPRD, dan 8 perkara DPD.

Gugatan capres-cawapres : Timnas capres-cawapres nomor urut 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendaftarkan permohonan pada Kamis (21/3) pukul 00.58 WIB. Permohonan terdaftar dengan nomor:01-01/AP3-PRES/Pan.MK/03/2024.  TPN capres-cawapres nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendaftarkan permohonan pada Sabtu (23/3) pukul 16.53 WIB. Permohonan terdaftar dengan nomor:02-03/AP3-PRES/Pan.MK/03/2024.

Gugatan partai politik : Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Garuda, Perindo, Hanura dan PPP mengajukan sengketa Pemilu 2024 ke MK menjelang tenggat waktu pendaftaran.

sumber berita : cnnindonesia

15 March 2024

Ramadhan Pasca Pemilu 2024


 

ram
Ramadhan Pemilu


Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Fahrur Rozi:
Elite politik, baik pihak pemenang atau kalah, sebaiknya bermuhasabah sejenak di bulan Ramadhan, setelah lelah bertarung dalam Pemilu

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti:
Dalam hadits disebutkan bahwa agar puasa seseorang sempurna dan diterima oleh Allah hendaknya dia menghindari perkataan yang memecah belah, menggunjing, dan kotor

sumber berita: antaranews, gambar

06 March 2024

Hak Angket DPR 2024


 

ang
Hak Angket di DPR

Bisnis, 6 Maret 2024, PDIP Loyo, Nasib Hak Angket Gembos di Tengah Jalan
Rapat Paripurna DPR yang membahas hak angket kemarin kurang gereget karena PDIP tampak 'loyo'. Bahkan, ada 4 fraksi yang memilih bungkam di tengah rapat.

Merdeka, 6 Maret 2024, PPP dan NasDem Kompak Tak Serukan Hak Angket Saat Rapat Paripurna
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai NasDem, kompak tak menyuarakan hak angket saat rapat paripurna masa sidang ke-13 masa persidangan IV tahun 2023-2024. PDI Perjuangan, PKB dan PKS melakukan interupsi dan menyerukan adanya hak angket untuk mengusut adanya kecurangan Pemilu 2024.

Tempo, 5 Maret 2024, NasDem Kumpulkan Tanda Tangan Anggota DPR untuk Gulirkan Hak Angket Pemilu 2024
Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari mengatakan partainya sedang mengumpulkan tanda tangan seluruh anggota fraksi NasDem untuk menggulirkan hak angket. Hal tersebut, kata Taufik, merupakan bentuk dukungan NasDem untuk mengusut berbagai dugaan kecurangan yang terjadi dalam Pemilu 2024.

sumber:
bisnis
merdeka
tempo