Tarif Presiden Trump

Tarif Presiden Trump

   February 27, 2025       TAMAtop

---

 

Tarif USA

Presiden AS ke-45, Donald Trump, kembali menjadi sorotan dengan kebijakan tarif impor yang menuai pro-kontra. Kebijakan ini tak hanya memengaruhi AS, tetapi juga negara mitra dagang seperti Indonesia, Kanada, Meksiko, dan China.

Indonesia  
Berdasarkan sebuah analisis, tarif Trump bisa menjadi pisau bermata dua bagi Indonesia. Di satu sisi, kebijakan ini membuka peluang ekspor produk Indonesia ke AS. Contohnya, jika China dikenai tarif tinggi untuk barang elektronik atau tekstil, importir AS mungkin beralih ke produk serupa dari Indonesia yang lebih murah. Sektor seperti tekstil, alas kaki, dan furniture berpotensi menikmati lonjakan permintaan.  Sebaliknya, ada risiko gejolak pasar global. Tarif Trump terhadap China atau negara lain bisa memicu perang dagang yang memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia. Jika permintaan global melemah, ekspor Indonesia secara keseluruhan—termasuk komoditas seperti batu bara dan minyak sawit—bisa tertekan. Pemerintah perlu waspada dan memperkuat kerja sama dengan mitra dagang non-AS, seperti Uni Eropa atau Timur Tengah, untuk mengurangi ketergantungan.  

Kanada dan Meksiko
Kanada dan Meksiko—dua negara yang tergabung dalam USMCA (perjanjian dagang pengganti NAFTA) ternyata juga tak luput dari kebijakan Trump. Trump berencena mengenakan tarif hingga 10% untuk impor baja dan aluminium dari kedua negara. Kebijakan ini memicu protes, terutama dari Kanada yang selama ini menjadi mitra ekonomi terbesar ketiga AS.  Bagi Meksiko, tarif ini berpotensi melukai industri otomotif yang menjadi tulang punggung ekspornya. Sementara Kanada, sebagai pengekspor aluminium terbesar ke AS, terancam kehilangan pasar andalan. Tarif ini juga berisiko memicu kenaikan harga produk di dalam negeri AS, seperti mobil atau bahan konstruksi, yang bisa berimbas pada inflasi.  

China  
China tetap menjadi target utama Trump. AS berencana memperluas tarif untuk produk teknologi seperti chip dan kendaraan listrik China. Kebijakan ini memperpanjang ketegangan dagang yang telah berlangsung sejak 2018.  Bagi China, tarif Trump memperlambat pertumbuhan ekspor, tetapi negeri Tirai Bambu ini tak tinggal diam. Mereka membalas dengan membatasi impor produk AS seperti kedelai dan pesawat terbang. Perang dagang ini membuat banyak perusahaan global memindahkan basis produksi ke negara dengan upah lebih murah, seperti Vietnam atau Indonesia, untuk menghindari tarif. Inilah peluang yang bisa dimanfaatkan Indonesia untuk menarik investasi asing.  

Globalisasi  
Kebijakan tarif Trump mengingatkan kita bahwa di era globalisasi, gejolak di satu negara bisa berdampak luas. Bagi Indonesia, ini adalah ujian ketahanan sekaligus kesempatan untuk menjadi pemain lebih besar di peta perdagangan dunia. Dengan strategi tepat, Indonesia bisa mengubah tantangan menjadi peluang emas.

 

sumber berita: metroTV, voanews, apnews

Read More

Danantara Diantara Kontroversi dan Harapan

Danantara Diantara Kontroversi dan Harapan

   February 27, 2025       TAMAtop

---

 

Danantara

Nama Danantara mencuat dalam pemberitaan seputar ekonomi dan keuangan Indonesia. Inisiatif yang digadang-gadang sebagai terobosan baru ini mendapat dukungan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun juga menuai peringatan dari para pakar.

Apa Itu Danantara?  
Berdasarkan pemberitaan Kompas, Danantara diluncurkan sebagai Badan Pengelola Investasi (BPI) yang bertujuan mengoptimalkan pengelolaan dana publik untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan. OJK, sebagai regulator sektor jasa keuangan, secara resmi mendukung inisiatif ini melalui acara peluncuran yang digelar pekan lalu. Harapannya, Danantara bisa menjadi motor penggerak investasi strategis, terutama di sektor-sektor yang selama ini kurang terjamah.  

Seiring optimisme tersebut, muncul pertanyaan: apakah Danantara benar-benar siap menghadapi kompleksitas pengelolaan dana publik? Di sinilah kontroversi mulai bermunculan.  

Dukungan OJK: Pintu Menuju Ekonomi yang Lebih Inklusif  
Dukungan OJK terhadap Danantara bukan tanpa alasan. Dalam siaran pers RRI, OJK menegaskan bahwa kehadiran BPI ini sejalan dengan visi meningkatkan inklusi keuangan dan mempercepat pembangunan. Melalui Danantara, dana seperti tabungan masyarakat, aset BUMN, atau bahkan investasi asing diharapkan bisa dikelola secara profesional untuk proyek-proyek prioritas, seperti jalan tol, listrik pedesaan, atau akses air bersih.  

“Ini langkah progresif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar perwakilan OJK dalam salah satu wawancara. Namun, OJK juga mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap pengelolaan dana.  

Peringatan Pakar IPB: Jangan Sampai Jadi Bumerang  
Di tengah euforia peluncuran, pakar ekonomi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) memberikan catatan kritis. Dalam artikel Medcom, Profesor Arief Daryanto, ahli kebijakan publik, memperingatkan bahwa Danantara berpotensi menjadi “bumerang” jika tidak dikelola dengan hati-hati.  

“Investasi skala besar selalu membawa dua sisi mata uang. Di satu sisi, ia bisa mendongkrak pertumbuhan, tapi di sisi lain, risiko kebocoran dana, korupsi, atau salah alokasi proyek sangat mungkin terjadi,” jelasnya. Ia mencontohkan kasus-kasus sebelumnya di mana lembaga serupa gagal memenuhi target karena lemahnya pengawasan.  

Pakar ini menekankan perlunya mekanisme audit independen dan partisipasi masyarakat dalam memantau kinerja Danantara. “Masyarakat harus dilibatkan sebagai pengawas, bukan sekadar penonton,” tambahnya.  

Menyikapi Kontroversi: Antara Harapan dan Kewaspadaan  
Reaksi publik terhadap Danantara terbelah. Sebagian melihatnya sebagai angin segar untuk pemerataan pembangunan, sementara lainnya khawatir inisiatif ini hanya akan menambah daftar proyek “gagal” akibat korupsi atau inefisiensi.  

Lantas, bagaimana menyikapi hal ini? Pertama, transparansi harus menjadi prinsip utama. OJK dan pemerintah perlu memastikan bahwa setiap langkah Danantara—mulai dari pengumpulan dana hingga eksekusi proyek—dapat diakses publik secara terbuka. Kedua, kolaborasi dengan pakar dan akademisi perlu diperkuat untuk meminimalkan risiko teknis dan manajerial.  

Tak kalah penting, peran masyarakat sebagai penerima manfaat akhir harus aktif. Dengan memanfaatkan platform pengaduan atau media sosial, masyarakat bisa menjadi “mata dan telinga” yang membantu mengawasi jalannya proyek.

 

sumber berita: kompas, rri, medco

Read More

Mengapa Pekerja India dan Pakistan Sukses di Luar Negeri?

Mengapa Pekerja India dan Pakistan Sukses di Luar Negeri?

   February 23, 2025       TAMAtop

---

 

Pekerja India Pakistan

Sebagai pekerja migran, masyarakat Indonesia mungkin pernah bertanya: “Mengapa pekerja dari India dan Pakistan sering sukses bekerja di luar negeri, bahkan jadi pemimpin?” Jawabannya tidak sesederhana “lebih pintar” atau “lebih beruntung”. Ada faktor sistemik, budaya, dan kebijakan yang membuat mereka unggul.

Pendidikan dan Keterampilan: Senjata Utama
Orang India dan Pakistan terkenal dengan kemampuan teknis dan bahasa Inggris yang mumpuni. Sistem pendidikan mereka fokus pada bidang sains, teknologi (IT), dan kesehatan. India, misalnya, menghasilkan 1,5 juta lulusan IT setiap tahun. Pakistan juga punya universitas teknik ternama seperti NUST.

Keterampilan ini sesuai dengan kebutuhan global. Contohnya, 75% visa kerja H-1B di AS diisi pekerja India. Sementara di Jerman, lulusan medis Pakistan banyak direkrut rumah sakit karena kekurangan dokter.

Jaringan Diaspora: Saudara di Rantau yang Solid
Bayangkan merantau ke negara asing tanpa kenal siapa-siapa. Pekerja India dan Pakistan tidak perlu khawatir karena komunitas diaspora mereka sangat kuat. Di AS, 4,5 juta warga India membentuk jaringan bisnis dan profesional di Silicon Valley. Di Inggris, komunitas Pakistan menguasai sektor transportasi dan restoran.  

“Diaspora ini seperti keluarga besar. Mereka saling bantu cari kerja, tempat tinggal, bahkan modal usaha,” kata Ahmad, pekerja Pakistan di Berlin.  

Kebijakan Negara Tujuan: Pintu Terbuka untuk Tenaga Ahli
Negara seperti Kanada, Jerman, dan AS punya kebijakan imigrasi ramah pekerja terampil. Kanada menerapkan sistem poin yang memprioritaskan lulusan IT atau dokter. Jerman mengeluarkan Blue Card untuk menarik tenaga ahli dari Asia Selatan.  

Pakistan termasuk 10 besar penerima Blue Card di Jerman (2022). Sementara India mendapat kuota terbesar visa kerja AS. Ini bukan kebetulan, tapi strategi negara maju memenuhi kebutuhan SDM.  

Etos Kerja dan Adaptasi: “Lapar” akan Kesempatan  
Budaya kerja di India dan Pakistan menekankan disiplin, kerja keras, dan fleksibilitas. Banyak pekerja Pakistan di Jerman rela ambil shift malam atau pekerjaan fisik, seperti sopir truk atau perawat. Di AS, pekerja India terkenal dengan jam kerja panjang di sektor IT.  

“Kami terbiasa bersaing ketat sejak kecil. Saat dapat kesempatan di luar negeri, kami berusaha maksimal,” ujar Rajesh, engineer India di California.  

Sektor-Sektor Strategis: Mengisi Pasar yang Lapar  
Pekerja India dan Pakistan pintar membaca celah pasar global:  
India: Menguasai sektor IT (Google, Microsoft dipimpin CEO India), kesehatan, dan keuangan.  
Pakistan: Fokus pada tenaga medis, konstruksi, dan logistik (40% sopir truk di Inggris berasal dari Pakistan).    

Apa yang Bisa Dipelajari?
Kesuksesan India dan Pakistan bukan hanya tentang “bakat”, tapi ada hal lainnya eperti kata laporan DW di Jerman, “Keberhasilan Pakistan di Jerman adalah bukti bahwa keterampilan + jaringan = peluang” 

sumber berita: cnbcindonesia, dw

Read More

Perlukah Regulasi Medsos Dibatasi?

Perlukah Regulasi Medsos Dibatasi?

   February 21, 2025       TAMAtop

---

 

Regulasi Umur

Di era digital, media sosial (medsos) sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk anak-anak. Namun, belakangan ini wacana pembatasan umur pengguna medsos mencuat. Mulai dari desakan organisasi pemuda hingga dukungan publik figur, banyak pihak menyerukan regulasi lebih jelas untuk melindungi generasi muda. Tapi, seberapa mendesak kebutuhan ini?

Anak-Anak di Medsos  
Sekitar 37% anak usia 10-12 tahun di Indonesia sudah aktif bermedsos. Padahal, platform seperti Instagram, TikTok, atau Facebook secara global menetapkan batas usia minimal 13 tahun. Sayangnya, aturan ini sering diabaikan karena minimnya verifikasi identitas. Akibatnya, anak-anak rentan terpapar konten negatif seperti cyberbullying, eksploitasi seksual, atau informasi hoaks. Nurul Arifin, anggota Komisi I DPR, menegaskan bahwa pembatasan umur bukan sekadar wacana, tapi kebutuhan mendesak untuk memastikan ruang digital yang aman bagi anak.  

Regulasi dan Tantangan Teknis
PB PMII, organisasi mahasiswa terbesar di Indonesia, mendesak pemerintah segera merumuskan regulasi tegas. Mereka menekankan bahwa negara harus hadir melindungi anak dari dampak buruk medsos, termasuk kecanduan gadget dan gangguan mental. Namun, tantangan teknis seperti verifikasi usia menjadi kendala utama. Saat ini, mayoritas platform hanya mengandalkan pengisian tanggal lahir manual—yang mudah dimanipulasi. Di negara lain, beberapa medsos mulai menggunakan teknologi facial recognition atau juga dengan verifikasi melalui dokumen resmi. Tapi, di Indonesia, sistem ini belum optimal dan berpotensi menimbulkan masalah privasi.  

Dukungan Masyarakat Harus Dibangun Bersama
Dukungan publik terhadap pembatasan umur medsos sebenarnya cukup tinggi. Survei BBC Indonesia menunjukkan 68% orang tua setuju ada aturan lebih ketat. Namun, upaya ini tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Kolaborasi dengan platform medsos, sekolah, dan keluarga diperlukan. Misalnya, TikTok sudah menerapkan fitur Family Pairing yang memungkinkan orang tua mengontrol akun anak. Di sisi lain, edukasi literasi digital harus digencarkan agar orang tua paham cara memantau aktivitas online anak tanpa melanggar privasi mereka.  

Menjaga Keseimbangan  
Meski regulasi diperlukan, pembatasan usia medsos tidak boleh menjadi solusi instan. Pemerintah perlu memastikan aturan tidak justru meminggirkan akses anak pada informasi positif. Di daerah terpencil, misalnya, medsos sering menjadi sumber belajar alternatif. Selain itu, perlu diingat bahwa banyak pelaku bisnis kecil dan kreator muda yang bergantung pada medsos. Regulasi harus dirancang dengan mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial.  

Langkah minimal yang dapat dilakukan adalah mendorong transparansi platform medsos dalam menerapkan batas usia. Teknologi verifikasi wajib ditingkatkan, meski perlu waktu dan investasi. Juga peran komunitas dan sekolah sangat krusial. Program seperti Internet Sehat atau workshop orang-tua melek digital bisa menjadi solusi jangka pendek.

 

sumber berita:

bbc 

timesindonesia

voi 

Read More

Harga Emas, Gadai atau Beli?

Harga Emas, Gadai atau Beli?

   February 20, 2025       TAMAtop

---

 

Rekor Harga Emas

Harga emas global terus memecahkan rekor dalam beberapa pekan terakhir, bahkan emas Antam sempat menyentuh Rp17,08 juta per gram. Kenaikan ini dipicu ketidakpastian ekonomi global, seperti ketegangan geopolitik, inflasi tinggi, dan fluktuasi nilai tukar rupiah. Di tengah situasi ini, masyarakat Indonesia ramai-ramai menggadaikan emas untuk mendapatkan dana cepat, sementara sebagian lainnya justru berlomba membeli emas sebagai investasi. Lalu, mana yang lebih tepat dilakukan saat ini: gadai, beli, atau tahan dana?  

Gadai Emas
Antrean di pegadaian meningkat signifikan seiring melonjaknya harga emas. Masyarakat memanfaatkan nilai jaminan emas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana darurat, modal usaha, atau pendidikan.  

Kelebihan gadai emas:
1. Proses cepat dan mudah, tanpa perlu menjual aset.  
2. Bunga relatif terjangkau dibanding pinjaman konsumtif.  
3. Emas bisa ditebus kembali setelah kebutuhan terpenuhi.  

Risiko gadai emas:
Jika harga emas terus naik, nilai emas yang digadaikan mungkin tak lagi sepadan dengan dana yang diterima. Selain itu, jika tak mampu menebus, emas bisa hilang.  

Beli Emas
Harga emas Antam dan Pegadaian saat ini sudah tembus Rp1,7 juta per gram. Pertanyaannya, apakah masih tepat membeli emas di level ini?  

Harga emas masih dianggap "safe haven" saat inflasi dan gejolak pasar. Namun, membeli di harga tertinggi berisiko jika terjadi koreksi.    

Investasi Emas: Antara Fisik dan Digital
Selain emas fisik, masyarakat kini bisa berinvestasi melalui emas digital (contoh: layanan Pegadaian) atau saham perusahaan tambang. Keuntungan emas digital adalah praktis, aman dari risiko kehilangan, dan bisa dibeli mulai dari Rp10 ribu. Namun, emas fisik tetap lebih disukai karena bisa dipegang langsung.  

Yang terpenting, pastikan keputusan gadai, beli, atau investasi emas sesuai dengan kondisi keuangan dan tujuan jangka panjang. Jangan sampai tergiur momentum tanpa perhitungan matang!

sumber berita: liputan6, cnn, metroTV, detik, cnbc, liputan6

Read More

Mencegah Kekerasan di Sekolah

Mencegah Kekerasan di Sekolah

   February 18, 2025       TAMAtop

---

 

sekolah

Di tengah upaya meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, isu kekerasan di lingkungan sekolah masih menjadi tantangan serius menjelang 2025. Kasus kekerasan tidak hanya melibatkan siswa, tetapi juga melibatkan pihak luar seperti preman, konflik wali murid dengan guru, hingga sistem pengawasan yang perlu diperkuat. Bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan sekolah yang aman?

DP3A Sukabumi: Penguatan Pencegahan dari Hulu  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DP3A, Kabupaten Sukabumi aktif melakukan pencegahan kekerasan di sekolah melalui program seperti workshop anti-kekerasan, pendampingan psikologis, dan kolaborasi dengan pihak sekolah. Upaya ini patut diapresiasi, karena fokus pada pencegahan sejak dini, termasuk edukasi kepada guru dan siswa tentang hak anak dan mekanisme pelaporan. Namun, tantangannya adalah memperluas program serupa ke daerah lain agar perlindungan anak merata.  

Ancaman Preman di Sekolah  
Kasus kekerasan oleh pihak luar, seperti preman, turut mengganggu keamanan sekolah. Dua orang berseragam ormas mengancam dengan pisau, membuat orang tua dan siswa histeris. Kejadian ini menunjukkan pentingnya sinergi antara sekolah, aparat keamanan, dan masyarakat untuk mengawasi lingkungan sekitar sekolah. Patroli rutin dan pemasangan CCTV bisa menjadi solusi praktis.  

Wali Murid vs Guru: Jangan Main Hakim Sendiri  
Dinamika hubungan wali murid dan guru semakin kompleks. Tren guru yang dikriminalisasi oleh wali murid akibat miskomunikasi atau emosi yang tidak terkendali. Orang tua melaporkan guru ke polisi hanya karena menegur siswa. Hal ini berpotensi mematikan kewibawaan guru dan mengganggu proses belajar. Diperlukan sosialisasi tentang mekanisme pengaduan yang proporsional, misalnya melalui mediasi sekolah atau DP3A.  

Siswa Pelaku Kekerasan: Refleksi Lingkungan Belajar  
Ironisnya, kekerasan juga datang dari siswa sendiri. Kasus siswa SMA di Jawa Timur yang memukul guru karena ditegur merokok. Perilaku ini tidak hanya mencerminkan masalah disiplin, tetapi juga pengaruh lingkungan luar sekolah, seperti pergaulan atau tontonan kekerasan. Sekolah perlu mengoptimalkan program bimbingan konseling dan melibatkan siswa dalam kampanye anti-kekerasan.  

FSGI: Screening Guru Berkala untuk Cegah Kekerasan  
FSGI (Federasi Serikat Guru Indonesia) menawarkan solusi sistemik. FSGI mendorong screening psikologis dan pelatihan reguler untuk guru. Tujuannya, memastikan guru memiliki kesiapan mental dalam menghadapi tekanan pekerjaan, sehingga mengurangi risiko pelampiasan emosi ke siswa. Langkah ini perlu didukung pemerintah melalui anggaran khusus dan kerja sama dengan psikolog.

 

sumber: sukabumi, viva, detik, times, voa

Read More

Pertumbuhan Ekonomi 8% Tahun 2025

Pertumbuhan Ekonomi 8% Tahun 2025

   February 14, 2025       TAMAtop

---

 

Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8% pada 2025, angka yang optimis di tengah ketidakpastian global. Namun, rencana ini dihadapkan pada realitas baru yaitu pemangkasan anggaran belanja negara sebesar Rp306 triliun.   

Konsumsi dan Investasi: Dua Pilar Utama Pertumbuhan
Konsumsi menyumbang sekitar 55% dari PDB Indonesia, sementara investasi diharapkan menciptakan lapangan kerja dan mendorong produktivitas. Sektor seperti properti, teknologi, dan UMKM disebut sebagai motor penggerak.  Oleh sebab itu konsumsi rumah tangga dan investasi menjadi andalan pemerintah untuk meraih pertumbuhan ekonomi. Perlu diwaspadai ketika munculnya daya beli masyarakat masih rentan. Inflasi dan harga komoditas yang fluktuatif bisa mengurangi kemampuan konsumsi. Di sisi investasi, iklim usaha perlu diperkuat melalui deregulasi dan insentif pajak. Tanpa stimulus memadai, target 8% mungkin sulit tercapai.  

Pemangkasan Anggaran Rp306 Triliun  
Pemotongan anggaran sebesar Rp306 triliun, menyasar belanja kementerian/lembaga dan proyek infrastruktur. Langkah ini diambil untuk mengatasi defisit anggaran yang membengkak. Namun, risiko terbesarnya adalah melambatnya proyek strategis seperti proyek IKN, pembangunan jalan, pelabuhan, atau energi terbarukan—faktor kunci penarik investasi.  Pakar ekonomi memperkirakan, setiap penurunan 1% belanja infrastruktur bisa mengurangi pertumbuhan ekonomi hingga 0,3%. Artinya, jika tidak diantisipasi, pemangkasan ini berpotensi mengikis capaian pertumbuhan. Namun, pemerintah meyakini efisiensi anggaran dan prioritas pada sektor padat karya bisa mengurangi dampak negatifnya.  

Harapan DPR  
DPR dan DPD RI berharap pemangkasan anggaran tidak mengorbankan program prioritas. Mereka mendorong transparansi dalam realokasi dana agar tepat sasaran.  Di level masyarakat, peran aktif dalam mendorong UMKM, meningkatkan literasi keuangan, dan berpartisipasi dalam program pelatihan vokasi bisa menjadi kontribusi nyata. Ekonomi Indonesia tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada produktivitas warganya.  

Target 8% bukanlah angka mudah, apalagi dengan anggaran yang dipangkas. Pemerintah perlu memastikan bahwa penghematan tidak mengurangi kualitas layanan publik atau menghambat inovasi. Di saat bersamaan, stabilisasi harga dan peningkatan ekspor harus menjadi prioritas untuk menjaga daya saing. Pertumbuhan ekonomi tinggi hanya bermakna jika inklusif. Masyarakat harus merasakan manfaatnya melalui lapangan kerja, akses pendidikan, dan pemerataan pembangunan. Jika seluruh pihak bisa bersinergi, optimisme menuju 8% bukanlah mimpi semata.

 

sumber data: cnnindonesia, wartaekonomi, suarapemred

Read More

Nikah Beda Agama

Nikah Beda Agama

   February 12, 2025       TAMAtop

---

 

Nikah

Kisah Junjung dan Fenny, pasangan asal Surabaya yang menikah beda agama, sempat viral di media sosial. Meski Junjung Muslim dan Fenny Kristen, mereka memilih jalan "disatukan" melalui pernikahan dengan saling menghormati keyakinan masing-masing. Cerita mereka, seperti memberikan menggambarkan, harapan sebagian pasangan beda agama di masyarakat Indonesia untuk melegalkan cinta di tengah aturan yang ada. Namun, di balik kisah harmonis ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) justru mengungkap praktik manipulasi aturan nikah beda agama dalam Asia Culture and Food Festival (ACFS) 2024.

Modus Nikah Beda Agama
Laporan MUI, menyoroti maraknya praktik nikah beda agama yang dianggap "mencurangi aturan". Misalnya, pasangan yang mengubah data agama di KTP secara sementara atau menikah di luar negeri untuk menghindari UU Perkawinan No. 1/1974. Aturan ini hanya mengakui pernikahan seagama, sehingga pasangan beda agama seringkali terpaksa mencari celah hukum. MUI menegaskan bahwa praktik semacam ini tidak hanya melanggar hukum negara, tapi juga prinsip agama. Mereka mendorong pemerintah dan DPRD untuk memperketat pengawasan, termasuk revisi aturan yang dinilai ambigu.  
 

Peran Negara  
Di tingkat lokal, beberapa DPRD pernah mengusulkan regulasi khusus untuk mengakomodir nikah beda agama, meski belum ada realisasi konkret. Sementara itu, hukum saat ini tetap berpegang pada UU Perkawinan, meski Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2023 menolak judicial review yang mengusung legalisasi nikah beda agama. Ketegangan antara hukum positif dan realita sosial ini menciptakan dilema. Di satu sisi, negara ingin melindungi prinsip agama; di sisi lain, ada tuntutan sebagian masyarakat plural yang menginginkan pengakuan atas hak asasi.  

Rusia: Majelis Ulama yang Lebih Fleksibel  
Menariknya, Majelis Ulama Rusia justru mengeluarkan fatwa yang membolehkan pria Muslim menikah beda agama, asalkan pasangan non-Muslim itu penganut agama samawi (Kristen atau Yahudi). Fatwa ini, menjadi kontras dengan sikap MUI. Meski demikian, keputusan ini tidak lepas dari konteks Rusia yang memiliki populasi Muslim minoritas dan tradisi multikultural lebih panjang. Perbedaan ini menunjukkan bahwa fatwa keagamaan seringkali dipengaruhi kondisi sosial-politik suatu negara.  

Mencari Jalan Tengah 
Kisah Junjung-Fenny dan temuan MUI mengajak kita melihat nikah beda agama dari dua sisi: sebagai aspirasi personal dan tantangan sistemik. Bagi pasangan yang ingin "disatukan", upaya mereka kerap berbenturan dengan aturan yang dipandang kaku. Namun, bagi majelis ulama dan sebagian masyarakat, nikah beda agama dianggap mengancam fondasi keluarga dan keyakinan. Di sinilah peran negara diperlukan untuk membuka ruang dialog inklusif, tanpa mengabaikan prinsip hukum dan agama.  

Pertanyaannya: bisakah Indonesia merumuskan kebijakan yang lebih adaptif, seperti mengakui pernikahan sipil untuk pasangan beda agama? Atau adakah cara untuk meminimalisir "modus" manipulatif tanpa mengorbankan hak warga negara? Jawabannya mungkin terletak pada kolaborasi antara rezim pemerintahan, DPRD, majelis ulama, dan masyarakat untuk mencari solusi yang manusiawi, adil, dan beradab.

 

sumber berita:

mui 

kompas

sindonews 

Read More

Anak Mahasiswa Indonesia

Anak Mahasiswa Indonesia

   February 10, 2025       TAMAtop

---

 

Kesempatan Mahasiswa

Indonesia punya banyak  anak muda yang berjuang dan melawan berbagai keterbatasan dalam meraih pendidikan tinggi. Sebut saja Annisa, David, dan tren anak muda yang pergi jauh ke Inggris Raya adalah bukti bahwa 'anak buruh', 'impian studi ke 'Inggris', dan karier sebagai 'dosen' bisa diraih dengan tekad dan strategi yang tepat.

Anak Buruh yang Menjadi Dokter
Annisa, putri seorang buruh pabrik di Semarang, membuktikan bahwa latar belakang ekonomi keluarga bukan penghalang untuk meraih gelar dokter. Dengan IPK 3,96 dari Universitas Diponegoro (UNDIP), perjalanannya dipenuhi pengorbanan. Orang tuanya bekerja keras demi biaya kuliah, sementara Annisa memanfaatkan beasiswa dan kerja paruh waktu untuk bertahan.  “Saya sering belajar sampai larut malam sambil membantu ibu menjual makanan kecil,” ceritanya. Kisah Annisa mengingatkan kita bahwa sistem beasiswa dan dukungan komunitas sangat penting untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.  

Studi ke Inggris Raya  
Sementara Annisa berjuang di dalam negeri, banyak pemuda Indonesia kini membidik kampus di luar negeri, misalnya Inggris. Minat kuliah ke Inggris naik 25% dalam 3 tahun terakhir. Alasannya beragam: kualitas pendidikan, jaringan global, dan peluang kerja internasional.  Tapi bagaimana dengan biaya? Inggris memang mahal, tapi program beasiswa seperti LPDP, Chevening, atau dana dari kampus sendiri (seperti scholarship Oxford atau Cambridge) bisa jadi solusi. Selain itu, banyak mahasiswa memilih jurusan yang lebih terjangkau di kota kecil seperti Newcastle atau Edinburgh, sambil bekerja paruh waktu. Yang menarik, tak sedikit anak dari keluarga kurang mampu yang berhasil ke Inggris dengan kombinasi beasiswa dan pinjaman pendidikan. Ini menunjukkan bahwa impian studi ke luar negeri bukan hanya untuk kalangan elite.  

Dosen
Jika Annisa mengukir prestasi di dalam negeri, David memilih jalur berbeda. Setelah lulus S1 di Indonesia, ia mengambil S2 dan S3 di Inggris hanya dalam 3 tahun berkat program fast-track yang intensif. Kini, di usia 28 tahun, ia menjadi dosen di universitas ternama Thailand.  “Kuncinya adalah fokus dan manajemen waktu. Saya juga aktif riset sejak S1 agar bisa langsung berkontribusi di S3,” ujarnya. Kisah David membuktikan bahwa gelar doktor dan karier akademik bisa diraih lebih cepat jika kita punya perencanaan matang.  

Pendidikan sebagai Tangga Mobilitas Sosial  
Kisah Annisa, David, dan ribuan mahasiswa Indonesia di Inggris mengajarkan satu hal: pendidikan tetap menjadi alat paling ampuh untuk mengubah nasib. Anak buruh bisa jadi dokter, anak desa bisa kuliah di Oxford, dan lulusan S3 bisa jadi dosen di usia muda. Yang diperlukan hanyalah keberanian untuk bermimpi, kerja keras, dan dukungan sistem yang inklusif.  Bagi masyarakat umum, jangan biarkan latar belakang ekonomi membatasi langkah anak-anak Indonesia meraih pendidikan tertinggi!

 

sumber berita:

kompas-undip 

tribunnews 

kompas-thailand 

Read More

Akibat Pemangkasan Anggaran

Akibat Pemangkasan Anggaran

   February 09, 2025       TAMAtop

---

 

Anggaran

Pemerintah Indonesia sedang melakukan pemangkasan anggaran (belanja) negara sebagai upaya efisiensi di tengah tantangan ekonomi global. Kebijakan ini, seperti dilaporkan Tempo, digagas oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada masa lalu, dengan tujuan mengoptimalkan penggunaan dana publik. Kebijakan pemangkasan ini akan berdampak pada pembangunan daerah serta sektor-sektor yang mengandalkan dana negara, yang pada ujungnya untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas hidup masyarakat.

Gedung Perkantoran Kementerian
Pemangkasan anggaran juga mempengaruhi kinerja kementerian-kementerian yang ada di Indonesia. Banyak gedung kementerian yang tampak megah dan modern memerlukan biaya perawatan yang tidak sedikit. Dalam kondisi pemangkasan anggaran, program-program kementerian yang seharusnya memfokuskan dana untuk kepentingan publik seperti pendidikan dan kesehatan, sering kali tidak dapat berjalan maksimal. Salah satu dampaknya adalah berkurangnya anggaran untuk program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat oleh kebutuhan perawatan dan fasilitas gedung kantor Pemerintah.  Hal ini sangat disayangkan, mengingat pentingnya asupan gizi yang tepat bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak di daerah-daerah yang kurang mampu.
 
Anggaran di Daerah Terpencil
Seperti yang terjadi di Halmahera Selatan (Halsel), yang telah disebutkan dalam beberapa laporan berita terbaru, pemangkasan anggaran bisa berdampak signifikan pada pembangunan daerah. Disoroti bahwa pemangkasan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan program sosial sangat terasa di daerah tersebut. Dengan anggaran yang terbatas, proyek-proyek pembangunan yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus tertunda atau bahkan dibatalkan. Pembangunan jalan, sekolah, fasilitas kesehatan, dan penyediaan air bersih yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat daerah, menjadi korban utama dari kebijakan ini. Padahal, kebutuhan akan pembangunan di wilayah seperti Halsel sangat mendesak untuk meningkatkan kualitas hidup warganya. Masyarakat di daerah tersebut berhak mendapatkan fasilitas yang setara dengan wilayah lainnya di Indonesia.

Makan Bergizi Gratis
Program makan bergizi gratis, terutama untuk anak sekolah dan keluarga kurang mampu, sering digaungkan sebagai solusi mengatasi stunting dan kemiskinan. Sayangnya, kebijakan penghematan berisiko mengganggu realisasi program ini. Meski belum ada kepastian apakah alokasinya dipotong, pengurangan anggaran di sektor lain—seperti kesehatan atau bantuan sosial—bisa berdampak tidak langsung.  Misalnya, jika dana untuk distribusi atau pengadaan bahan pangan dipangkas, program ini bisa terlambat atau tidak merata. Padahal, bagi masyarakat miskin di desa atau wilayah terpencil, akses terhadap makanan bergizi adalah urgensi. Ini menjadi ujian bagi pemerintah: bagaimana menjaga komitmen pada program sosial sembari berhemat.

 

sumber berita:

tempo 

tirto

beritasatu 

Read More

Rusun, Dilema Hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Rusun, Dilema Hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

   February 09, 2025       TAMAtop

---

 

Rusun: Rumah Susun

Rumah susun (rusun) seharusnya menjadi solusi hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, persoalan seperti pembatasan masa sewa, relokasi paksa seperti di Kampung Bayam, dan masalah tunggakan sewa justru menambah beban warga.   

Kami Mau Tinggal di Mana?  
Isu pembatasan masa sewa rusun ramai diperdebatkan setelah warga Rusun Marunda, Jakarta Utara, menolak kebijakan pemerintah yang membatasi masa hunian maksimal 10 tahun. Bagi banyak keluarga, rusun bukan sekadar tempat tinggal sementara, tapi “rumah” yang mereka bangun dengan kenangan dan usaha.  “Kalau diusir, kami harus ke mana? Tidak ada tabungan untuk beli rumah,” keluh salah seorang warga. Kebijakan ini dianggap mengabaikan kondisi ekonomi mereka yang sulit mencari alternatif hunian terjangkau. Pemerintah beralasan pembatasan diperlukan agar rusun bisa dinikmati lebih banyak keluarga. Namun, solusi konkret bagi warga yang harus pindah belum jelas. Apakah ada jaminan mereka akan mendapat rumah pengganti?  

Kampung Bayam  
Kisah pilu datang dari Rusun Kampung Bayam, Jakarta Timur. Setelah bertahun-tahun jadi polemik, ratusan penghuni akhirnya dipindahkan ke rusun baru di Jalan Tongkol. Meski terdengar positif, proses ini tidak mulus. Banyak warga mengaku dipaksa pindah tanpa persiapan memadai.  “Di sini (Jalan Tongkol) lebih sempit, fasilitas belum lengkap,” protes seorang ibu. Relokasi seringkali dianggap sebagai “solusi instan” tanpa mempertimbangkan kebutuhan dasar warga, seperti akses kerja, sekolah anak, atau lingkungan sosial. Kasus Kampung Bayam menjadi cermin betapa kebijakan perumahan seringkali “terburu-buru” dan minim partisipasi warga.  

Tunggakan Sewa
Masalah lain yang menghantui penghuni rusun adalah tunggakan swae. Di Rusun Pinus Elok, Jakarta Timur, banyak warga menunggak hingga puluhan juta rupiah. Penyebabnya beragam: PHK, biaya hidup naik, atau penghasilan tak tetap. Pemerintah sebenarnya memberi keringanan, seperti potongan denda atau skema cicil. Tapi bagi warga, ini bukan solusi jangka panjang. “Saya jualan gorengan, penghasilan pas-pasan. Kalau dipaksa bayar lunas, ya harus ngutang,” cerita seorang pedagang. Tunggakan sewa tidak hanya soal kemampuan bayar, tapi juga soal ketidakpastian ekonomi yang menghimpit masyarakat kecil.  

Solusi yang Manusiawi  
Akar masalahnya adalah kesenjangan antara kebijakan dan realita hidup warga. Pembatasan masa sewa, misalnya, perlu diimbangi dengan jaminan hunian pengganti. Relokasi seperti di Kampung Bayam harus melibatkan dialog dengan warga, bukan sekadar pindah alamat. Sementara tunggakan sewa butuh pendekatan fleksibel, seperti menyesuaikan tarif sewa dengan penghasilan. Pemerintah juga bisa belajar dari model pengelolaan rusun berbasis komunitas, di mana warga dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, penting untuk memperkuat program bantuan sosial dan pelatihan kerja agar warga mampu membayar sewa tanpa terbebani.  

Rusun adalah tentang manusia, bukan sekadar beton. Setiap kebijakan harus mempertimbangkan hak warga untuk hidup layak. Pembatasan masa sewa, relokasi, atau penagihan tunggakan tidak boleh mengabaikan suara mereka yang terdampak. Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait, rusun bisa benar-benar menjadi “rumah” yang memberi rasa aman, bukan sumber masalah baru.

 

sumber data: kompas, sindonews, detik

Read More

Perubahan Teknologi Memasak

Perubahan Teknologi Memasak

   February 07, 2025       TAMAtop

---

 

teknologi kompor

Teknologi memasak telah mengalami perkembangan dan evolusi yang signifikan dari masa ke masa. Perubahan ini tidak hanya memengaruhi cara kita memasak, tetapi juga gaya hidup dan efisiensi dalam menyiapkan makanan. Di Indonesia, perkembangan teknologi memasak bisa dilihat dari generasi ke generasi, mulai dari penggunaan tungku tradisional hingga kompor listrik yang canggih.   

Generasi Pertama: Tungku Kayu dan Arang  
Pada masa lalu, masyarakat Indonesia mengandalkan tungku kayu atau arang untuk memasak. Tungku ini biasanya terbuat dari tanah liat atau batu, dan bahan bakarnya adalah kayu atau arang. Meskipun sederhana, metode ini membutuhkan keterampilan khusus untuk mengatur api dan panas. Namun, penggunaan tungku memiliki kekurangan, seperti asap yang mengganggu pernapasan dan waktu memasak yang lebih lama.  

Generasi Kedua: Kompor Minyak Tanah  
Perkembangan teknologi memasak memasuki babak baru dengan hadirnya kompor minyak tanah. Kompor ini lebih praktis dibandingkan tungku karena mudah dinyalakan dan panasnya lebih terkontrol. Minyak tanah menjadi bahan bakar utama, dan kompor ini cepat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Namun, kenaikan harga minyak tanah dan kelangkaannya di pasaran membuat kompor ini mulai ditinggalkan.  

Generasi Ketiga: Kompor Gas  
Evolusi teknologi memasak terus berlanjut dengan munculnya kompor gas. Kompor ini menggunakan gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) sebagai bahan bakar, yang lebih efisien dan ramah lingkungan dibandingkan minyak tanah. Kompor gas juga menawarkan kontrol panas yang lebih presisi, sehingga memasak menjadi lebih mudah dan cepat. Saat ini, kompor gas masih menjadi pilihan utama di banyak rumah tangga Indonesia.  

Generasi Keempat: Kompor Listrik dan Induksi  
Di era modern, teknologi memasak semakin canggih dengan hadirnya kompor listrik dan kompor induksi. Kompor listrik menggunakan energi listrik untuk menghasilkan panas, sementara kompor induksi memanfaatkan medan elektromagnetik untuk memanaskan peralatan masak. Keduanya menawarkan keunggulan seperti lebih hemat energi, mudah dibersihkan, dan minim risiko kebakaran. Meskipun harganya relatif lebih mahal, kompor ini semakin populer di kalangan generasi muda yang mengutamakan kepraktisan dan keamanan.  

Perkembangan Teknologi Memasak  
Perkembangan teknologi memasak tidak hanya mengubah cara kita memasak, tetapi juga memengaruhi gaya hidup masyarakat. Dengan teknologi yang semakin canggih, waktu memasak menjadi lebih singkat, dan prosesnya pun lebih aman dan nyaman. Selain itu, teknologi modern juga mendorong kesadaran akan pentingnya efisiensi energi dan kelestarian lingkungan.  

Namun, di balik kemajuan ini, kita juga perlu mempertimbangkan aspek budaya. Misalnya, penggunaan tungku kayu atau arang masih ditemui di beberapa daerah pedesaan, karena dianggap memberikan cita rasa khas pada masakan tradisional. Oleh karena itu, perkembangan teknologi memasak sebaiknya tidak menghilangkan nilai-nilai budaya yang telah ada.

 

sumber: tempo, rri, kumparan

Read More

Anggaran Proyek IKN Diblokir

Anggaran Proyek IKN Diblokir

   February 06, 2025       TAMAtop

---

 

Menteri PU

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo:
Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya enggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya,

Anggaran untuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) diblokir pada tahun 2025, menimbulkan pertanyaan besar tentang kelanjutan dan progres pembangunan IKN. Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa pemblokiran ini disebabkan oleh adanya efisiensi anggaran di Kementerian PU yang mencapai Rp 81,38 triliun. Akibatnya, realisasi anggaran untuk IKN di tahun 2025 belum ada sama sekali.

Kenapa Anggaran IKN Diblokir?
Pemblokiran anggaran ini merupakan imbas dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya efisiensi anggaran, sehingga pagu anggaran Kementerian PU 2025 terpangkas hingga 80%, menyisakan Rp 29,57 triliun dari yang semula Rp 110,95 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemblokiran dilakukan karena adanya penyesuaian anggaran.

Dampak Pemblokiran: Proyek IKN Terancam Mangkrak?
Dengan anggaran yang diblokir, kelanjutan proyek IKN menjadi tanda tanya besar. Menteri PU bahkan berkelakar bahwa progres anggaran yang ada hanya cukup untuk "membeli makan siang Pak Menteri". Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran bahwa proyek IKN dapat mangkrak, terutama karena banyak infrastruktur dasar yang masih memerlukan dukungan dari Kementerian PU.

Meski demikian, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, Dewi Chomistriana, tetap optimis pembangunan IKN dapat dilanjutkan dengan berkoordinasi dengan Otorita IKN (OIKN). OIKN sendiri mendapatkan tambahan anggaran Rp 8,1 triliun, sehingga total pagu anggarannya menjadi Rp 14,4 triliun. Juru Bicara IKN, Troy Pantouw, juga menegaskan bahwa pembangunan IKN tetap berjalan sesuai arahan Presiden Prabowo, dengan fokus pada penyelesaian kantor legislatif dan yudikatif beserta ekosistem pendukungnya.

Optimisme
Meskipun anggaran Kementerian PU dipangkas, Presiden Prabowo telah menyetujui anggaran pembangunan IKN sebesar Rp 48,8 triliun untuk lima tahun ke depan. Komitmen ini diperkuat dengan penambahan anggaran untuk tahun ini. Menteri PU juga berupaya untuk membuka blokir anggaran dan memaksimalkan sumber daya yang ada.

 

sumber berita: cnn, limitnews, bisnis, mediaindonesia, detik

Read More

Menyetrika: Anak Dilatih Merapikan Pakaian

Menyetrika: Anak Dilatih Merapikan Pakaian

   February 05, 2025       TAMAtop

---

 

menyetrika

Di tengah gempuran teknologi digital, mengajarkan anak menyetrika mungkin terkesan tidak penting. Padahal, keterampilan ini melatih banyak aspek penting dalam perkembangan anak. Selain melatih Kemampuan Motorik Halus dan Koordinasi, aktifitas menyetrika adalah melatih otot-otot kecil di tangan dan jari, meningkatkan koordinasi mata dan tangan, serta kesabaran dan ketelitian. Lebih dari itu menyetrika adalah salah satu keterampilan dasar yang berguna sepanjang hidup. Anak akan menghargai pentingnya menjaga penampilan dan merawat pakaian. Ini juga bisa menjadi bekal saat mereka hidup mandiri di masa depan. Anak belajar bertanggung jawab atas kerapian diri dan mengurangi ketergantungan pada orang lain. Ini menumbuhkan rasa percaya diri dan kemandirian.

Memadukan Keterampilan Tradisional dan Digital
Lalu, bagaimana kita bisa menghubungkan keterampilan tradisional seperti menyetrika dengan dunia digital yang akrab bagi anak-anak millenial sekarang? Video Tutorial, Aplikasi Edukasi hingga Membuat Konten Digital adalah beberapa sarana yang telah akrab bagi netizen. Pekerjaan rumah tangga, spt menyetrika, dapat dihadirkan dalam kegiatan anak di dunia maya.

Peran Orang Tua dan Guru
Orang tua dan guru memiliki peran penting dalam mengenalkan dan mengajarkan keterampilan menyetrika kepada anak. Berikan contoh yang baik, ciptakan suasana yang aman dan menyenangkan, serta berikan pujian dan dukungan atas usaha mereka. Ajarkan anak tentang etika digital dan pentingnya berbagi informasi yang benar serta menghormati hak cipta.

Dengan memadukan keterampilan tradisional dan digital, kita dapat membekali anak dengan kemampuan yang lengkap untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di masa depan. Menyetrika bukan hanya soal merapikan pakaian, tapi juga tentang membentuk karakter, kemandirian, dan keterampilan hidup yang berharga.

 

sumber bacaan:

kompas 

kumparan

antara 

Read More

Teka Teki Kelangkaan Gas Elpiji

Teka Teki Kelangkaan Gas Elpiji

   February 04, 2025       TAMAtop

---

 

Gas Elpiji 3 Kg

Pemerintah menerapkan kebijakan baru yang membatasi penjualan gas bersubsidi. Pada 1 Februari 2025, penjualan gas elpiji 3 kg tidak lagi dilakukan melalui pengecer, melainkan hanya bisa diperoleh di pangkalan resmi yang terdaftar di Pertamina. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa subsidi gas elpiji tepat sasaran dan menghindari penyalahgunaan oleh oknum tertentu yang menjualnya dengan harga lebih tinggi.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad:
Stok tidak langka, stok ada, stok terkonfirmasi tidak langka. (Soal polemik harga gas LPG 3 Kg ), Nah justru itu, makanya nanti ini regulasinya lagi diatur supaya kemudian sampai ke masyarakat itu harganya tidak mahal.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia:
Oh gini, kalau dibilang LPG langka, enggak. LPG itu tetap semua ada, tapi sekarang lagi ditata kelolanya diatur, agar tidak boleh ada oknum yang menaikkan harga LPG 3 kg.

Jikalau 'stok' dan 'kebijakan tepat sasaran' sudah tersedia namun belum berhasil dikirim ke masyarakat, dimana teka-tekinya?

sumber data:

disway
tribunnews

Read More

Provinsi di Indonesia

Provinsi di Indonesia

   February 03, 2025       TAMAtop

---

 

38 Provinsi

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki 38 provinsi yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Setiap provinsi memiliki karakteristik unik yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Setiap provinsi, terutama yang terluas seperti Kalimantan, mempunyai kapasitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Potensi Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Terluas
Kalimantan, yang dikenal sebagai provinsi terluas di Indonesia, memiliki sumber daya alam melimpah dan potensi ekonomi yang besar. Menurut data dari Detik, Kalimantan mendominasi dalam hal luas wilayah dan kekayaan alam, termasuk hutan tropis dan mineral[3]. Dengan pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, ada harapan besar bahwa provinsi ini akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Kementerian Transmigrasi (Kementrans) telah menetapkan target untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di 38 provinsi pada tahun 2025. Mereka berfokus pada pengembangan potensi lokal dan pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan. Program-program ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Inisiatif Kementrans

• Pemetaan Potensi Wilayah: Mengidentifikasi sektor-sektor unggulan di setiap provinsi untuk memaksimalkan sumber daya yang ada.
• Revitalisasi Kawasan Transmigrasi: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat transmigran dan memperkuat perekonomian lokal.
• Kolaborasi Lintas Kementerian: Mengintegrasikan berbagai program pembangunan agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Meskipun terdapat banyak peluang, tantangan tetap ada. Salah satunya adalah memastikan bahwa semua daerah, terutama yang terpencil, mendapatkan akses yang sama terhadap dukungan ekonomi. Konektivitas antarprovinsi sangat penting untuk mendukung distribusi barang dan jasa serta meningkatkan investasi. Selain itu, pendidikan dan keterampilan tenaga kerja juga menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi dalam pendidikan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang siap bersaing di pasar global.

Dengan keberagaman sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh 38 provinsi di Indonesia, terutama Kalimantan sebagai provinsi terluas, ada banyak harapan untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui upaya Kementrans dan kolaborasi lintas sektor, kita dapat melihat masa depan yang lebih cerah bagi perekonomian Indonesia. Dengan strategi yang tepat dan fokus pada pengembangan lokal, setiap provinsi dapat berkontribusi pada kemajuan bangsa secara keseluruhan.

 

sumber berita:

antara 

tirto 

detik 

Read More

Google Heboh Kurs Rupiah

Google Heboh Kurs Rupiah

   February 02, 2025       TAMAtop

---

 

Kurs Google

Kejadian aneh terjadi pada 1 Februari 2025, ketika Google menampilkan kurs dollar AS terhadap rupiah dengan angka yang sangat mengejutkan, yaitu Rp 8.170. Angka ini jelas jauh dari nilai tukar resmi yang berada di kisaran Rp 16.300 per dollar AS. Kejadian ini memicu kehebohandi dunia maya dan dunia nyata.

Penyebab Kehebohan
Kurs yang Salah, Ketika informasi ini muncul, banyak pengguna internet langsung mempertanyakan keakuratan data yang ditampilkan oleh Google. Sejumlah pengguna berspekulasi bahwa kesalahan tersebut mungkin disebabkan oleh bug atau masalah teknis dalam sistem Google, sementara yang lain mengaitkan dengan peristiwa di luar negeri yang tidak relevan.

Tanggapan Bank Indonesia
Bank Indonesia (BI) segera merespons situasi ini dengan melakukan koordinasi langsung dengan Google untuk mengklarifikasi kesalahan tersebut. Destry Damayanti, Deputi Gubernur Senior BI, menyatakan bahwa posisi nilai tukar yang ditampilkan adalah akibat dari kesalahan teknis dan bukan mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya. BI juga menunjukkan data dari Bloomberg dan Yahoo Finance yang memperlihatkan nilai tukar yang jauh lebih tinggi.

Media Sosial
Kehebohan ini segera menyebar di media sosial, dengan banyak pengguna membagikan tangkapan layar dan berkomentar tentang situasi tersebut. Beberapa pengguna merasa optimis, beranggapan bahwa ini adalah tanda perbaikan ekonomi, sementara yang lain skeptis dan percaya bahwa ini hanyalah kesalahan teknis. Diskusi di platform seperti X (dulu Twitter) menunjukkan bahwa banyak orang terjebak dalam spekulasi tentang penyebab perubahan mendadak ini.

Penjelasan dari Google
Setelah kegaduhan ini, Google memberikan penjelasan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh informasi yang berasal dari sumber pihak ketiga. Mereka berjanji akan segera melakukan perbaikan untuk memastikan data yang ditampilkan lebih akurat. Penjelasan ini penting karena menunjukkan bahwa meskipun Google adalah platform besar dan terpercaya, kesalahan dapat terjadi dalam pengambilan data.

Kesalahan dalam penyajian data kurs seperti ini tidak hanya menciptakan kebingungan tetapi juga dapat memiliki dampak ekonomi yang lebih luas. Dalam dunia yang semakin terhubung secara digital, keputusan finansial sering kali dibuat berdasarkan informasi instan. Jika seorang eksportir atau investor mengambil keputusan berdasarkan data yang salah, hal itu bisa memicu reaksi berantai di pasar keuangan.

Kejadian ini menyoroti pentingnya verifikasi informasi sebelum mengambil keputusan finansial. Masyarakat perlu lebih kritis dalam mengonsumsi informasi keuangan dan tidak hanya bergantung pada satu sumber. Menggunakan beberapa referensi seperti Bank Indonesia, Bloomberg, atau XE dapat membantu mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang kondisi pasar.

Kejadian heboh kurs dollar AS ke rupiah di Google menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya akurasi informasi dalam dunia digital saat ini. Kesalahan teknis dapat menimbulkan kebingungan dan spekulasi liar di masyarakat. Oleh karena itu, meningkatkan literasi ekonomi dan kemampuan untuk memverifikasi informasi adalah langkah penting untuk menghindari kesalahpahaman di masa depan. Di sisi lain, memperlihatkan bagaimna kehidupan sangat tergantung pada informasi. Kecepatan perubahan yang ditimbulkan oleh teori kompetisi begitu dahsyat mempengaruhi perilaku manusia. Walaupun Google telah mengaku ada 'kesalahan-teknis' dipihaknya, bukan berarti orang tidak percaya lagi dengan perangkat Google. Dulu, pernah ada kejadian kurs Rupiah thd dollar amerika menukik tajam namun kali ini kurs menukik turun tidak 'dipercaya' pasar. Bayangkan sebuah 'Mind Games'.

 

sumber: kompas, tribunnews, jawapos

Read More