Anggaran Proyek IKN Diblokir
 |
| Menteri PU |
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo:
Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya enggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya,
Anggaran untuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) diblokir pada tahun 2025, menimbulkan pertanyaan besar tentang kelanjutan dan progres pembangunan IKN. Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa pemblokiran ini disebabkan oleh adanya efisiensi anggaran di Kementerian PU yang mencapai Rp 81,38 triliun. Akibatnya, realisasi anggaran untuk IKN di tahun 2025 belum ada sama sekali.
Kenapa Anggaran IKN Diblokir?
Pemblokiran anggaran ini merupakan imbas dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya efisiensi anggaran, sehingga pagu anggaran Kementerian PU 2025 terpangkas hingga 80%, menyisakan Rp 29,57 triliun dari yang semula Rp 110,95 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemblokiran dilakukan karena adanya penyesuaian anggaran.
Dampak Pemblokiran: Proyek IKN Terancam Mangkrak?
Dengan anggaran yang diblokir, kelanjutan proyek IKN menjadi tanda tanya besar. Menteri PU bahkan berkelakar bahwa progres anggaran yang ada hanya cukup untuk "membeli makan siang Pak Menteri". Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran bahwa proyek IKN dapat mangkrak, terutama karena banyak infrastruktur dasar yang masih memerlukan dukungan dari Kementerian PU.
Meski demikian, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, Dewi Chomistriana, tetap optimis pembangunan IKN dapat dilanjutkan dengan berkoordinasi dengan Otorita IKN (OIKN). OIKN sendiri mendapatkan tambahan anggaran Rp 8,1 triliun, sehingga total pagu anggarannya menjadi Rp 14,4 triliun. Juru Bicara IKN, Troy Pantouw, juga menegaskan bahwa pembangunan IKN tetap berjalan sesuai arahan Presiden Prabowo, dengan fokus pada penyelesaian kantor legislatif dan yudikatif beserta ekosistem pendukungnya.
Optimisme
Meskipun anggaran Kementerian PU dipangkas, Presiden Prabowo telah menyetujui anggaran pembangunan IKN sebesar Rp 48,8 triliun untuk lima tahun ke depan. Komitmen ini diperkuat dengan penambahan anggaran untuk tahun ini. Menteri PU juga berupaya untuk membuka blokir anggaran dan memaksimalkan sumber daya yang ada.
Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya enggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya,
Anggaran untuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) diblokir pada tahun 2025, menimbulkan pertanyaan besar tentang kelanjutan dan progres pembangunan IKN. Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa pemblokiran ini disebabkan oleh adanya efisiensi anggaran di Kementerian PU yang mencapai Rp 81,38 triliun. Akibatnya, realisasi anggaran untuk IKN di tahun 2025 belum ada sama sekali.
Kenapa Anggaran IKN Diblokir?
Pemblokiran anggaran ini merupakan imbas dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya efisiensi anggaran, sehingga pagu anggaran Kementerian PU 2025 terpangkas hingga 80%, menyisakan Rp 29,57 triliun dari yang semula Rp 110,95 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemblokiran dilakukan karena adanya penyesuaian anggaran.
Dampak Pemblokiran: Proyek IKN Terancam Mangkrak?
Dengan anggaran yang diblokir, kelanjutan proyek IKN menjadi tanda tanya besar. Menteri PU bahkan berkelakar bahwa progres anggaran yang ada hanya cukup untuk "membeli makan siang Pak Menteri". Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran bahwa proyek IKN dapat mangkrak, terutama karena banyak infrastruktur dasar yang masih memerlukan dukungan dari Kementerian PU.
Meski demikian, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, Dewi Chomistriana, tetap optimis pembangunan IKN dapat dilanjutkan dengan berkoordinasi dengan Otorita IKN (OIKN). OIKN sendiri mendapatkan tambahan anggaran Rp 8,1 triliun, sehingga total pagu anggarannya menjadi Rp 14,4 triliun. Juru Bicara IKN, Troy Pantouw, juga menegaskan bahwa pembangunan IKN tetap berjalan sesuai arahan Presiden Prabowo, dengan fokus pada penyelesaian kantor legislatif dan yudikatif beserta ekosistem pendukungnya.
Optimisme
Meskipun anggaran Kementerian PU dipangkas, Presiden Prabowo telah menyetujui anggaran pembangunan IKN sebesar Rp 48,8 triliun untuk lima tahun ke depan. Komitmen ini diperkuat dengan penambahan anggaran untuk tahun ini. Menteri PU juga berupaya untuk membuka blokir anggaran dan memaksimalkan sumber daya yang ada.
sumber berita: cnn, limitnews, bisnis, mediaindonesia, detik
0 comments :
Post a Comment